Sumber :
- VIVA.co.id/Andry Arifin
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut pemberlakuan mekanisme pembayaran rupiah per kilometer sebagai solusi untuk mencegah tindakan pemerkosaan yang bisa terjadi di angkutan umum.
"Makanya kita ingin memberlakukan sistem rupiah per kilometer," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2015.
Baca Juga :
Anak Konsumsi Gula Berlebih, Waspada 5K
Moda-moda transportasi itu, juga menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dipersyaratkan oleh PT Transportasi Jakarta untuk melayani penumpangnya. "Kalau kita bisa kenakan tarif yang murah buat angkutan kita, kamu enggak akan ada lagi yang mau naik angkot yang mahal, yang serem," ujar Ahok.
Meski demikian Ahok mengaku hal tersebut belum bisa terwujud sepenuhnya di Jakarta saat ini. Bila semakin banyak operator moda transportasi yang bergabung dengan PT Transportasi Jakarta, pada saat itulah, Ahok mengatakan, Pemprov DKI bisa menjamin keamanan seluruh angkutan umum yang beroperasi di Jakarta.
Hal ini dikarenakan semakin luasnya juga jangkauan angkutan umum yang operasinya ada di bawah kendali Pemprov DKI. "Kalau bus kita udah cukup, banyak yang gabung ke TransJakarta, enggak mungkin ada orang naik angkot lagi," ujar Ahok.
Masalah keamanan di sarana transportasi umum kembali menjadi perhatian warga Jakarta. Pada Sabtu dini hari, 20 Juni 2015, seorang karyawati yang bekerja di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi korban pemerkosaan sopir angkot D-01 jurusan Ciputat - Kebayoran.
Korban berinisial NA (35) diperkosa sopir angkot berinisial DAS (21) di kawasan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku saat ini telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ia ditahan di Mapolres Jakarta Selatan dan terancam dijerat Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.
Halaman Selanjutnya
Meski demikian Ahok mengaku hal tersebut belum bisa terwujud sepenuhnya di Jakarta saat ini. Bila semakin banyak operator moda transportasi yang bergabung dengan PT Transportasi Jakarta, pada saat itulah, Ahok mengatakan, Pemprov DKI bisa menjamin keamanan seluruh angkutan umum yang beroperasi di Jakarta.