Perda Injil Manokwari, Antara Sejarah dan 'Nuansa Intoleransi'

Salah satu perumus perda injil Manokwari, Yan Christian Warinussy, menilai hingga kini tidak ada penolakan frontal terhadap regulasi baru itu. Ia menilai, salah satu faktornya karena pelibatan berbagai kelompok agama dalam perancangan perda ini.

"Masyarakat pada umumnya tidak ada masalah. Dulu ada studi banding, ada keterlibatan anggota yang non-Kristen," tuturnya.

Yan berkata, perda injil baru dapat diterapkan jika bupati telah membuat aturan pelaksana. Keluhan dan kritik terhadap regulasi menurutnya dapat disampaikan pada proses pembuatan regulasi detail tersebut.

"Perda ini harus dielaborasi dengan peraturan bupati untuk atur ketentuan teknis. Masih bisa didiskusikan, jadi tidak perlu dibesar-besarkan seolah-olah haluan negara mau diubah hari ini," ucapnya.

Dalam disertasi Dani Muhtadi di Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat, berjudul The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari`a Regulations in Indonesia , hingga 2013 terdapat setidaknya 442 peraturan berbasis agama.

Peraturan itu ada yang berbentuk perda, instruksi, maupun surat edaran kepala daerah.

Halili berkata, perda berdasarkan agama kini tak lagi dibuat oleh daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ia menilai fenomena ini terjadi akibat konservatisme agama yang meluas.