Begini Kerja Bot Penyebar Hoax soal Papua dengan Biaya Miliaran Rupiah

Saat ditanya kenapa tidak mendaftarkan websitenya sebagai media, dengan identitas yang jelas dan terdaftar di Dewan Pers, Rosyid menjawab bahwa "karena saya sekolah dan bekerja juga, jadi bikin blog saja".

Mengenai tentang keberadaan situs yang menyebarkan misinformasi dan disinformasi, pemerintah menyatakan akan mengambil tindakan dengan berpatokan pada Dewan Pers.

"Kalau website atau portal tertentu belum terdaftar di dewan pers, kami anggap sebagai produk bukan pers. Kalau produk bukan pers, kami nilai dengan UU ITE," kata Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo.

Dengan UU ITE, jika menemukan konten provokatif, SARA dan hoaks, dia menyatakan bahwa Kementrian akan langsung memblokirnya. Berbeda dengan situs yang terdaftar di Dewan Pers, maka Kementrian akan bertindak sesuai UU Pers.

Diancam dibunuh dan diperkosa

Investigasi BBC menemukan bahwa Veronica Koman, pengacara hak asasi manusia, menjadi salah satu target penyebaran distorsi informasi terkait Papua.

Selain distorsi informasi, Veronica juga menerima ancaman pembunuhan dan perkosaan. "Sering sekali dapat ancaman perkosaan dan pembunuhan, setiap hari. Setiap hari bukan cuma satu, banyak banget. Di Twitter, FB dan Inbox," kata Veronika.

Veronica Koman kini masih terkait sejumlah cuitannya yang disebut "lontaran diskriminatif dan rasial" terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, pertengahan Agustus lalu. Dari pasal-pasal yang disangkakan Veronica pun diancam hukuman hingga enam tahun penjara.

Meski demikian, Veronika tetap menggunakan akun Twitternya dari Sydney, Australia, untuk menyebarkan informasi tentang Papua.

Veronika meyakini bahwa menyajikan dan membuka informasi seluas-luasnya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Papua akan dapat melawan banyaknya "distorsi informasi" di media sosial.