PSBB Persulit Tenaga Medis, Pemerintah Perlu Pikirkan RS Swasta

Di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi, para tenaga kesehatan dan pekerja rumah sakit lainnya mengharapkan fasilitas khusus dari pemerintah, baik tempat tinggal sementara maupun layanan antar-jemput.

Menurut asosiasi perawat, hingga kini terdapat sejumlah pembedaan perlakuan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah dan swasta.

Faktanya, dari 16 perawat yang meninggal dunia selama penanganan pandemi virus corona, beberapa di antaranya disebut bekerja di rumah sakit swasta.

Pemerintah pusat menyebut urusan tenaga kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun karena keterbatasan sarana, tidak semua orang di garis depan penanganan Covid-19 bisa menikmati fasilitas tersebut.

• Perawat yang meninggal akibat Covid-19, `Saya hidup, mati untuk orang yang saya sayangi`
• Kisah perempuan difabel di Yogyakarta ciptakan masker transparan untuk tunarungu
• Kepedihan dan mimpi buruk perawat ketika harus mematikan ventilator pasien Covid-19

Jaitun, seorang perawat di rumah sakit swasta di Jakarta, mengaku kinerjanya terhambat akses transportasi sejak pemberlakuan PSSB di Jabodetabek.

Tinggal di Bogor, Jawa Barat, Jaitun setiap hari menggunakan kereta rel listrik (KRL) untuk menuju tempat kerjanya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Saat PSBB diterapkan, mobilitasnya terganggu karena jam operasional KRL dibatasi, dari yang awalnya jam 4 pagi hingga 12 malam, menjadi pukul 6 pagi sampai 6 petang.