VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memutuskan untuk melepas rem darurat pengendalian COVID-19 di DKI. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pun diterapkan kembali mulai 12 Oktober sampai 25 Oktober 2020.
Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus dihormati semua pihak. Sebab, tak mungkin Pemprov DKI mengambil kebijakan tanpa ada studi yang mendalam terkait hal yang diputuskan.
"Berarti pencabutan yang dilakukan oleh Anies tentu sudah didasarkan pada studi yang dilakukan oleh timnya dalam hal ini satgas di tingkat wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian saya berharap agar protokol kesehatan itu tetap betul-betul menjadi kunci utama sehingga kalaupun PSBB-nya dilonggarkan tetapi keamanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas," kata Saleh, ketika dikonfirmasi VIVA, Senin, 12 Oktober 2020.
Baca juga: Anies Izinkan Mal Buka Sampai Jam 21.00 Selama PSBB Transisi Jakarta
Menurut Saleh, Pemerintah Provinsi DKI harus melakukan persiapan untuk menerapkan PSBB transisi ini. Agar kebijakan melepas rem darurat ini tidak menambah parah kasus COVID-19 di DKI.
"Pemerintah tidak boleh misalnya remnya dicabut langsung blong semua orang bisa melakukan dan mengerjakan apa saja itu tidak boleh. Di situlah saya kira peran dari Pemerintah DKI untuk bersungguh-sungguh mengawal sehingga masyarakat kita tetap sehat terhindar dari COVID-19," ujar Saleh
Meskipun data terakhir jumlah COVID-19 di DKI masih di atas 1.000 pasien, namun Saleh meyakini Anies telah melakukan riset yang mendalam. Studi mengenai kebijakan tersebut yang harus dibuka ke masyarakat agar mereka tahu dasar pengambilan kebijakan.
"Jadi menurut saya seperti itu ya mesti harus dibuka ke publik bisa jadi peningkatan itu beriringan dengan semakin meningkatnya tes yang dilakukan, jadi semakin banyak tes yang dilakukan tentu orang yang terduga COVID-19 tentu akan naik juga," kata Saleh.
Saleh berharap DKI menjadi salah satu kota yang dapat mengendalikan COVID-19. "Ini masih bisa dipantau oleh pemerintah yang sulit itu yang tidak bisa dipantau, berkenaan dengan pencabutan rem ini menurut saya sebaiknya memang pemerintah semakin meningkatkan tes, tracing dan testing itu sehingga ini bisa menjadi daerah atau kota yang betul-betul siap untuk melaksanakan (PSBB) transisi ini," ujarnya
