Prabowo Terima Wakil PM Australia, Diberi Selamat atas Keunggulan di Pilpres
- Dok. Istimewa
Jakarta - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles di kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat (23/2).
Selain membahas soal kerja sama pertahanan kedua negara, Marles pada kesempatan itu juga memberikan selamat kepada Prabowo yang unggul dalam perhitungan suara KPU dan perhitungan cepat atau quick count Pilpres 2024.
"Saya sangat gembira bisa bertemu langsung dengan Anda dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda menjadi Presiden Indonesia berikutnya," kata dia.
Prabowo dan Wakil PM Australia
- Dok. Istimewa
"Ini adalah sesuatu yang sangat menjadi perhatian di Australia dan merupakan kebahagiaan bagi saya untuk mengucapkan selamat kepada Anda secara langsung. Jadi, terima kasih telah menerima kami dan saya sangat menantikan untuk bertemu Anda lagi," ujarnya.
Marles pun mengungkap bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik secara personal dengan Prabowo dan menyebutnya sebagai teman yang baik.
"Terima kasih banyak telah menerima saya dan delegasi saya hari ini. Merupakan suatu kehormatan, (saya) bisa berada di sini lagi, di Jakarta bersama teman baik saya, Pak Prabowo untuk kunjungan ketiga dalam 10 bulan terakhir ke Indonesia. Dan itu sudah sewajarnya, karena kedua negara bertetangga dan berteman dekat," ujar Marles.
Prabowo dan Wakil PM Australia
- Dok. Istimewa
Prabowo pun mengapresiasi kedatangan Marles dan mengatakan bahwa Indonesia dan Australia adalah kedua tetangga yang baik.
"Hari ini saya mendapat kehormatan menerima Wakil Perdana Menteri Australia, _the honorable_ Richard Marles MP, beliau juga merangkap menteri pertahanan," kata Prabowo.
“Kami (RI dan Australia) adalah tetangga dekat. Kami ditakdirkan menjadi tetangga dekat dan kami bertekad untuk menjadi tetangga dekat yang baik,” lanjut Prabowo.
Isu Prabowo Siapkan Kabinet Gemuk 40 Menteri, Airlangga: Belum Pernah Dibahas
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan belum ada pembahasan terkait wacana penambahan jadi 40 kementerian tersebut era Prabowo.
