Sumber :
- Antara/ M Agung Rajasa
VIVAnews -
Kapolda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution, dan Kepala Divisi Teknologi Informasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Tubagus Anis Angkawijaya, menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 29 Juli 2013.
Dua pejabat tinggi kepolisian ini merupakan kandidat calon Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo. Ada sembilan nama yang masuk dalam bursa calon Kapolri yang baru. [Lihat nama-namanya ]
Tubagus tiba di Gedung KPK pukul 08.30 WIB, dan keluar pukul 09.45 WIB. Mengenakan seragam polisi, Tubagus enggan berkomentar banyak mengenai maksud kedatangannya. "Untuk menyerahkan LHKPN," kata dia.
Ketika disinggung mengenai jumlah harta kekayaannya, ia mengaku tidak ada kenaikan signifikan. "Sama saja dengan yang sebelumnya," katanya.
Dalam laporan LHKPN di KPK, Tubagus terakhir melaporkan LHKPN miliknya pada 20 Mei 2012 ketika menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara. Total kekayaan yang ia miliki saat itu berjumlah Rp1.847.868.796. Jumlah ini meningkat dari tahun 2005 senilai Rp799.280.100.
Pada tahun 2012, tanah dan bangunan yang Tubagus miliki berjumlah Rp762.284.000. Harta tidak bergerak itu terletak di Bandung dan Jakarta Timur. Ia juga memiliki satu kendaraan mobil Toyota Fortuner tahun 2010 senilai Rp300 juta.
Tubagus juga memiliki logam mulia senilai Rp25 juta, dan harta bergerak lainnya sebilai Rp7 juta. Ia juga memiliki giro dan setara kas lainnya berjumlah Rp753.584.796. Di tahun 2012 Tubagus tercatat tidak memiliki piutang.
Seperti diketahui, KPK sejak awal pekan lalu memverifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk semua calon Kapolri. Berlangsung selama dua pekan, proses verifikasi itu merupakan permintaan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam rangka seleksi Kapolri baru.
Cak Imin Sebut Pembangunan selama Sepuluh Tahun Terakhir Terlampau Sentralisasi
Cak Imin mendorong kader-kader PKB untuk maju dalam Pilkada Serentak di daerah masing-masing. Dia menilai pembangunan selama sepuluh tahun terakhir terlalu sentralistis.
VIVA.co.id
2 Mei 2024
Baca Juga :
