- Setkab.go.id
VIVAnews - Komisi Yudisial (KY) tidak akan menghentikan penyelidikan terhadap Hakim Suhartoyo atas dugaan pelanggaran kode etik, meski saat ini telah menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi.
"Yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Presiden dan kami menghormati proses tersebut. Namun penyelidikan olah KY tidak bisa dihentikan dan tetap jalan terus," kata Ketua KY, Suearman Marzuki, di Kampus FH UII Jogja, Jumat 9 Januari 2014.
Suhartoyo dan I Gede Dewa Palguna dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai hakim MK (2015-2020). Suhartoyo adalah hakim dari unsur Mahkamah Agung dan Palguna dari unsur Pemerintah. [Baca: ]
Menurut Suparman, karena merupakan dugaan pelanggaran etik maka tidak akan daluarsa.
"Kami memang telah melakukan penyelidikan saat ini belum selesai. Akan ada keputusan nanti, apakah itu pelanggaran etik atau tidak," kata dia.
Apabila tidak terbukti pelanggaran etik, sambung Suparman, maka namanya akan direhabilitasi. "Namun jika terbukti tentunya akan ada implikasi etik dan implikasi hukum yang harus dijalani. Kami akan serahkan ke MA karena statusnya masih sebagai hakim fungsional," ujarnya.
KY, sambung Suparman berharap pemeriksaan cepat selesai hal itu dikarenakan Suhartoyo saat ini sudah menjadi hakim konstitusi.
"Ya, harapannya cepat selesai. Karena ini menyangkut kredibilitas MK. MK harus kita jaga martabat dan keluhurannya jangan sampai adanya hakim bermasalah akan mencoreng kewibawaab MK," kata Suparman.
KY menduga ada pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Suhartoyo terkait pembebasan terpidana kasus dana talangan Bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp2,2 triliun, saat perkara tersebut disidangkan di PN Jakarta Selatan.
Sengketa Pilkada Tanah Datar Dinilai Tak Berdasar
Hakim MK nilai pemohon sengketa Pilkada Tanah Datar banyak berasumsi
