- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menilai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu seharusnya menolak laporan soal mahar Pilpres yang diduga dilakukan Sandiaga Uno. Hal itu disampaikannya menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar Bawaslu menyelidiki kasus ini.
"Alasannya karena pelapor diduga tidak membawa bukti yang cukup, dari informasi yang kami dapat mereka hanya membawa bukti pemberitaan media massa soal tweet Andi Arief dan pernyataan Sandiaga," kata Habiburokhman ketika dikonfirmasi pada Rabu 15 Agustus 2018.
Habiburokhman menjelaskan, Andi Arief sendiri mengatakan bahwa dia hanya mendengar dari tim kecil Gerindra yang juga hanya mendengar dari pihak lain. Oleh karena itu menurutnya tak ada bukti yang cukup.
"Jadi kualifikasi bukti soal tweet Andi Arief itu hanya keterangan 'katanya' yang disambungkan dengan keterangan 'katanya' juga. Tidak ada bukti foto atau catatan transaksi sama sekali sehingga sangat-sangat lemah," ujar dia.
Oleh karena itu dia mengatakan Bawaslu harusnya bersikap tegas menolak laporan dugaan mahar politik yang berdasar dari kicauan Andi Arief. Di sisi lain, PAN dan PKS juga menurut Habiburokhman sudah dengan tegas menyangkal adanya mahar Pilpres tersebut.
"Sandiaga juga jelas mengatakan dia tidak memberikan mahar. Soal dana kampanye yang dia sampaikan itu juga baru wacana pemikiran," katanya.
Sebelumnya, sejumlah pengamat dan beberapa pihak meminta Bawaslu menyelidiki dugaan mahar oleh Sandiaga. Namun Sandiaga sudah menyampaikan dirinya tak takut dan mempersilakan apabila Bawaslu ingin menelusuri celotehan Andi Arief itu.
"Saya garisbawahi itu tidak benar dan silakan kita siap (diselidiki), tidak ada masalah Kita. Betul-betul semuanya selalu mengacu kepada undang undang dan saya yakin kebenaran akan terkuak," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Selasa 14 Agustus 2018.
Edy Rahmayadi Klaim Tak Ada Mahar Politik dengan PKB untuk Maju Pilkada Sumut
Edy Rahmayadi mengeklaim tidak ada mahar politik ketika rampung melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dari PKB untuk maju dalam Pilkada Sumut.
