- ANTARA FOTO
VIVA Politik – Mahkamah Agung (MA) mulai mengadili permohonan perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat.
Dilansir VIVA, Rabu, 31 Mei 2023, dari laman kemaniteraan MA, permohonan PK Moeldoko tertulis sudah masuk sejak Senin, 15 Mei 2023. Berkar perkara tersebut teregister dengan nomor perkara: 128 PK/TUN/2023.
Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun dalam agenda sidang yang diunggah MA itu, tidak tertulis nama-nama majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. Biasa, MA akan memakan waktu maksimal tiga bulan untuk memutuskan permohonan PK.
Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.
Perkara nomor: 487 K/TUN/2022 itu diadili oleh ketua majelis Irfan Fachruddin dengan hakim anggota masing-masing Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. Putusan dibacakan Kamis, 29 September 2022.
Pada perkaranya, Moeldoko menggugat Menteri Hukum dan HAM ke PTUN DKI Jakarta terkait dengan penolakan pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 dan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Namun, gugatan itu ditolak majelis PTUN DKI Jakarta.
Edy, Ijeck dan Bobby Nasution Berebut Tiket Diusung Demokrat di Pilgub Sumatera Utara
DPD Demokrat Sumatera Utara mencatat, ada 15 orang mengambil formulir pendaftaran Bacalon Gubernur dan Wakil untuk Pilgub 2024. Namun, baru 6 orang mengembalikan formulir
