Marak Baliho Jelang 2024, Sosiolog UGM: Gak Berguna, Dia Tak Percaya Diri Ketemu Rakyat
- Dok. PSI.
Yogyakarta - Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sujito mengkritisi keras fenomena penggunaan baliho yang marak jelang Pemilu 2024. Menurut dia, perbanyak baliho atau alat peraga lainnya hanya menambah sampah visual di ruang publik.
"Tidak perlu banyak memasang baliho. Kalau pun memasang baliho sebetulnya itu tidak penting," kata Arie di Kampus UGM, Yogyakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 1 Agustus 2023.
Dia menyarankan dari pada sekadar memasang baliho, diimbau agar para caleg beserta tim sukses perbanyak kampanye melalui dialog. Cara itu dengan langsung menemui masyarakat, serta melalui aktivitas yang bersifat edukatif lainnya.
"Orang yang yang hanya menghadirkan baliho sebenarnya dia nggak percaya diri bertemu rakyat. Harusnya mereka berani ketemu rakyat," lanjut Arie yang juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM tersebut.
Baliho dengan gambar wajah Menhan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi.
- Istimewa/VIVA.co.id/Yeni Lestari
Pun, dia menyebut berbagai upaya perlu ditempuh baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Hal itu untuk membuat masyarakat merasa memiliki pemilu sehingga tidak sekadar menjadi objek. "Demokrasi jangan dikotori baliho-baliho yang sering kali nggak berguna," ujar Arie.
Menurut dia, dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek, maka mereka akan sukarela melibatkan diri melakukan kontrol dan mengawasi proses pemilu.
Arie menambahkan dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu, tak akan mampu menjangkau pelanggaran pemilu secara menyeluruh.
"Tantangan ke depan itu bagaimana membuat masyarakat atau rakyat pemilih itu merasa memiliki pemilu. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu itu tidak mungkin Bawaslu akan tahu secara persis," lanjut Arie.
Sebelumnya, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menyoroti baliho maupun spanduk bakal calon legislatif maupun bakal calon presiden menghiasi jalan-jalan hampir di seluruh kabupaten maupun kota di Yogyakarta.
"Kami menilai ada potensi pelanggaran terhadap maraknya baliho, spanduk, dan sejenisnya yang terpampang disudut jalan baik di kota maupun di perdesaan," ujar Baharudin. (Ant)
