Dikhianati Nasdem dan Anies, SBY: Paksakan Kehendak, Bukan itu Koalisi yang Ingin Dibangun
- Istimewa
Jakarta – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyindir Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang memaksakan kehendaknya untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Mulanya, SBY menyinggung soal kesepakatan yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dalam kesepakatan tersebut, lanjut SBY, dijunjung tinggi prinsip kesetaraan. Artinya, semua partai berada dalam posisi sejajar.
"Tertulis dalam kesepakatan koalisi menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan," ujar SBY dalam konferensi pers melalui akun Youtube Partai Demokrat, Jumat, 1 September 2023.
Presiden RI ke-6 itu kemudian mengatakan, bahwa Demokrat tidak ingin mempunyai koalisi yang mengatur dan mendikte sesama. Terlebih, melanggar kesepakatan telah dibuat bersama-sama.
"Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte dan mengatur yang lain termasuk capres, memaksakan kehendak dan tidak menganggap yang lain, saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memaksa pihaknya untuk menerima keputusan sepihak terkait rencana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Menurutnya, itu adalah kesepakatan sepihak.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Agustus 2023.
Teuku Riefky mengaku mendapat informasi tersebut dari Sudirman Said yang merupakan Jubir Anies sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujar Teuku.
Ia juga menyebut Anies Baswedan telah setuju duet dengan Ketumnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pemilu 2024 mendatang.
"Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," katanya.
Teuku menganggap hal tersebut sudah mencapai finalisasi dari Tim 8 Koalisi Perubahan untuk mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Ia mengaku tidak dapat menerima keputusan sepihak yang dilakukan Surya Paloh.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," katanya.
Teuku mengatakan pada malam itu juga, Anies dipanggil ke Nasdem Tower untuk menerima keputusan yang dilakukan Surya Paloh. Sehari setelahnya, kata dia, Partai Demokrat dan PKS baru mengetahui hal tersebut dari anggota Anies Baswedan, Sudirman Said.
