Soroti soal Putusan MK, Pengamat: Megawati Ingin Ingatkan Bahaya Otoritarianisme
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu memberikan tanggapannya mengenai kondisi politik terkini di tanah air menjelang Pilpres 2024. Secara khusus, Megawati menyoroti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Ketua MK Anwar Usman karena terbukti melanggar etik karena memutuskan mengabulkan gugatan terkait syarat Capres-Cawapres.
Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai pernyataan Megawati mengindikasikan kecemasan akan penyelenggaraan pemilu ke depan. Kecemasan itu berusaha "ditularkan" ke masyarakat lantaran mayoritas publik seolah tak peduli terhadap rekayasa hukum yang terjadi di MK.
"Karena melihat fenomena masyarakat itu acuh. Masyarakat tidak mengetahui dampak buruk ke depannya. Putusan MK nomor 90 itu menjadi titik balik, bagaimana hukum dikadali, bagaimana hukum direkayasa. Pernyataan Megawati itu linear dengan pernyataan Bacapres PDIP," kata Ari, Selasa, 14 November 2023.
Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
Ari menyebut putusan MK nomor 90 merupakan lampu kuning bakal kembali munculnya otoritarianisme sebagaimana era Orde Baru. Apalagi, instrumen negara telah digunakan untuk pemenangan calon yang disokong Istana. "Bahkan, menurut saya, sudah lampu merah karena instrumen negara membuat demokrasi tidak berjalan lagi," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan bahwa rakyat tak akan diam saja jika pemilu dipenuhi kecurangan. Tanpa menyebut nama, ia mengatakan penguasa seharusnya tak menggerakan institusi negara untuk kepentingan politik tertentu.
NasDem merupakan salah satu parpol pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Selain mereka yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024, keresahan terkait pemilu juga disuarakan sejumlah tokoh demokrasi dan pluralisme yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR). Di kediaman tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Mustafa Bisri atau Gus Mus, banyak tokoh turut berkomentar menyikapi kondisi bangsa yang dianggap telah menyimpang dari agenda reformasi.
Tokoh-tokoh itu, antara lain budayawan Goenawan Muhammad, agamawan Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny, Omo Komaria Madjid, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Erry Riyana Hardjapamekas.
"Karena apa yang terjadi di MK itu pemaksaan kehendak yang sekarang ini sudah mulai terstruktur sistematis dan masif. Tokoh-tokoh di Rembang itu kan mereka tidak terafiliasi dengan tokoh politik. Mereka sadar ini sudah bahaya," kata Ari.
Ari menilai keresahan yang sudah muncul di kalangan elite dan intelektual bisa menjelma menjadi gerakan rakyat yang membesar. Terlebih bila koalisi Ganjar-Mahfud dan Anies- Muhaimin bersinergi untuk melawan kecurangan hukum dan pelanggaran netralitas aparat yang terjadi di Pemilu 2024.
"Menurut saya, ini semakin lama bisa menjadi gerakan yang membesar. Keyakinan itu saya lihat dari gerakan mahasiswa, kemudian ada elemen masyarakat di Yogya," ujar Ari.
Ganjar Pranowo,Presiden Jokowi, & Megawati Soekarnoputri di Rakernas PDIP.
- YouTube PDIP
Jika Presiden Jokowi semakin kentara memperlihatkan mobilisasi instrumen negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran, Ari berpendapat, peluang kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin berkolaborasi semakin besar. Pasalnya, mereka memiliki kepentingan yang tidak jauh berbeda.
"Mereka memiliki irisan yang sama soal kegelisahan demokrasi. Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud itu resah dengan kekuatan suprastruktur negara untuk pemenangan calon tertentu," kata Ari.
