Yusril Anggap Kesaksian Ahli Kubu Amin "Tidak Menerangkan Apa-apa" dan "Hanya Ngomong"
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menganggap kesaksian yang dibeberkan ahli dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) tak menerangkan apapun sehingga tidak relevan dijadikan bukti.
"Jadi, intinya, menurut kami, saksi dan ahli yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa-apa, hanya ngomong saja dan tidak begitu relevan untuk dijadikan bukti di sebuah persidangan," kata Yusril kepada wartawan, merespons berbagai pernyataan ahli dari kubu Amin dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 1 April 2024.
Atas dasar itu, Yusril meyakini bahwa MK akan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kubu Amin.
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).
- AP Photo/Tatan Syuflana
Saksi Ahli Kepala Departemen Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Vid Adrison mengungkap suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melonjak naik di sejumlah daerah yang menjadi tempat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan bantuan sosial (bansos).
Awalnya, Vid mengungkap Jokowi melakukan kunjungan ke 30 kabupaten/kota selama periode 22 Oktober 2023 sampai 1 Februari 2024. Sebanyak 50 persen dari daerah yang dikunjungi itu berada di Jawa Tengah.
Vid menyebut dana yang digelontorkan untuk bansos di pilihan daerah tersebut sebesar Rp347,2 miliar.
"Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo di 2024. Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies," kata Vid dalam ruang sidang.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
- vivanews/Andry Daud
Vid mengungkapkan, kenaikan suara itu jauh lebih tinggi dibandingkan saat Prabowo mengikuti kontestasi Pilpres pada 2019.
"Apa efek kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar. Jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen). Ini hasilnya," katanya.
Jokowi Tunda Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMKM hingga 2026, Ini Pertimbangannya
Aturan kewajiban sertifikasi halal UMKM itu sebelumnya akan mulai diberlakukan pada Oktober 2024, dan diputuskan mundur penerapannya menjadi tahun 2026.
