- Antara/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin mengumpulkan pimpinan pengurus pusat partai semalam. Rapat mendadak itu membahas soal nasib PKS dalam koalisi dan kabinet. Apa hasil rapat itu?
"Kami menyepakati untuk menunggu keputusan politik yang akan diambil oleh Presiden SBY seperti yang dijanjikan saat pidato beberapa hari lalu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Informasi dan Media, Mahfudz Siddiq, dalam keterangannya kepada VIVAnews.com, Jumat 4 Maret 2011.
Keputusan menunggu itu berdasarkan hasil pandangan rapat yang dihadiri unsur-unsur pimpinan PKS seperti Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. Pertemuan dilakukan semalam di Lembang, Bandung, Jawa Barat.
Dalam pidato usai rapat kabinet Selasa 1 Maret lalu, SBY mengakui ada satu-dua partai yang melanggar kesepakatan koalisi. "Bahwa ada sejumlah kesepakatan yang dilanggar oleh satu (atau) dua partai politik. Kesepakatan itu sesungguhnya terdiri dari 11 butir," kata SBY.
Menurut Mahfudz, dalam pidatonya SBY mengatakan akan mengambil keputusan soal koalisi dalam beberapa hari dan akan disampaikan kepada partai-partai koalisi. "PKS akan tetap menunggu keputusan itu. Di dalam atau di luar pemerintahan," kata politisi yang juga Ketua Komisi I DPR.
Bagi PKS, kata dia, partai akan bersikap sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional di Yogyakarta kemarin. Menurut Mahfudz, PKS akan terus bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat. "Pada posisi apapun," kata dia.
Semalam, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq memboyong jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat dan Fraksi PKS menemui Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung.
Luthfi Hasan meminta rapat khusus membahas perkembangan koalisi paska pidato Presiden SBY pada Selasa 1 Maret lalu. Setelah tamu-tamu tokoh nasional pulang, rombongan DPP baru diterima sekitar pukul 20.30. (umi)