- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Di negara lain, waktunya tidak satu hari, bahkan ada yang satu bulan. Mereka juga hanya dua atau tiga jenis pemilihan. Sedangkan di Indonesia, lima jenis pemilihan dilaksanakan dalam waktu satu hari dan harus selesai.
"Dari sisi manajemen penyelenggara pemilu jadi sangat berat," kata Sigit saat dihubungi VIVA, belum lama ini.
Baginya, ada dua hal yang menjadi sebab munculnya berbagai persoalan saat ini. Pertama, dari sisi sistem pemilu yang membebani penyelenggara pemilu. Kedua, dari sisi manajemen penyelenggara pemilu.
Sigit menilai, penyelenggara pemilu seharusnya lebih bisa mengantisipasi persoalan yang muncul ketika pemilu dilaksanakan. Misalnya, terkait dengan penghitungan suara melalui sistem informasi penghitungan (Situng), mestinya sistem yang ada harusnya handal yaitu mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesalahan input.
Kemudian, handal dalam hal dapat dipakai dengan efektif, tidak lelet. Lalu handal dari sisi kemungkinan kesalahan. "Bisa ditempuh dengan misalnya sistem itu memiliki alert atau peringatan atas data yang tidak wajar," katanya lagi.
Petugas KPPS menghitung suara sampai malam
Sigit menjelaskan, sistem peringatan tersebut. Misalnya sudah diketahui jumlah pemilih di setiap TPS ada 300, atau 500, ditambah 2 persen surat suara, tentu jumlahnya sudah diketahui.
Nah, jika dalam proses penginputan itu terjadi kelebihan jumlah, atau kesalahan data, maka muncul suatu peringatan dalam layar komputer. Bisa suatu informasi, atau warna tertentu. Menurutnya, bila sistem itu ada, maka tidak perlu muncul kegaduhan publik atas kesalahan-kesalahan dalam proses input.
Sayangnya, hari ini sistem seperti itu tidak ada sehingga ketika terjadi kesalahan, human error, orang mengasosialan dengan kecurangan. Padahal sebetulnya tidak karena sifatnya yang sporadis.
"Tapi kalau sistem didesain sedemikian rupa maka kesalahan bisa diminimaliasir," ujar Sigit.
Satu lagi yang disoroti oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu adalah soal administrasi dokumen. Dari lima jenis pemilihan, kelima-limanya disimpan dalam dokumen yang warnanya relatif sama. Seharusnya bisa dibedakan sehingga petugas di tingkat TPS, dan PPK nantinya dengan cepat bisa mengetahuinya.
