SOROT 550

Merevisi Pemilu Serentak

Ilustrasi Warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (pemilu) 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Berdasarkan data terakhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis, 25 April 2019, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal menjadi 225 orang. Sedangkan mereka yang sakit sebanyak 1.470 orang.

img_title Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Dianggap Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Sementara itu, dari Badan Pengawas Pemilu, tercatat setidaknya 33 orang juga meninggal dunia, dan dari Kepolisian 16 personel yang gugur saat menjalankan tugas mengamankan pemilu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengakui pemilu serentak kali ini belum ideal, salah satunya karena banyak anggota KPPS yang meninggal. Artinya, ada yang masih perlu diperbaiki.

img_title Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Dia berpandangan ke depan pemilu, apakah pileg dan pilpres, atau pusat dan daerah, harus dipisah. Misalnya DPR RI, DPD RI dan presiden bersamaan, kemudian pilkada, DPRD provinsi dan kabupaten/kota bersamaan. "Jadi kali ini harus dievaluasi," katanya kepada VIVA, belum lama ini.

sorot kpps meninggal dunia

img_title Kawal Pilkada Serentak 2024, Wamendagri Bima Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN

Petugas KPPS meninggal dunia

Andre berpandangan, sedikit banyak para korban yang meninggal itu akibat dampak dari pemilu serentak. Digabungnya pileg, pilpres, juga DPD membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra sehingga mereka kelelahan dan akhirnya banyak menimbulkan korban jiwa. Dia pun tak segan menganggap pemilu kali ini adalah pemilu terburuk. Selain banyak korban, juga banyak kecurangan.

Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Benny Rhamdani, juga sepakat bahwa pemilu serentak 2019 ini harus dievaluasi, terutama dari segi regulasi. Di luar masalah korban jiwa, masyarakat jadi lebih mementingkan pilpres dibanding pileg. Juga terjadi pragmatisme di kalangan mereka dalam konteks pemilihan para caleg.

Kemudian, waktu kampanye yang begitu lama, tujuh bulan, juga menjadi masalah tersendiri. Apalagi calonnya hanya dua sehingga terjadi pembelahan di masyarakat. Ujungnya merusak persatuan masyarakat.

Benny menambahkan, pihak-pihak yang dahulu menginginkan pemilu serentak karena efisiensi anggaran terbukti salah. Karena menurutnya, anggaran yang dikeluarkan untuk pemilu sekarang justru lebih besar dari pemilu sebelumnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sangat Berat

Mantan anggota KPU, Sigit Pamungkas menuturkan, pemilu serentak ini dari sisi penyelenggaraan memang sangat berat karena menggabungkan lima jenis pemilihan dalam satu waktu dan harus selesai dalam satu hari.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut