Ahok dan Para Mafia Tanah Jakarta
- VIVA.co.id/ Dody Handoko
VIVA.co.id – Sebagai pemerintah yang berdaulat di ibu kota negara, rupanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum terlalu baik menjaga aset-aset berharga yang mereka miliki dari masalah. Dan ironisnya, semua masalah itu diduga telah dirancang para mafia pertanahan.
Hal terbukti dengan mencuatnya kasus penggunaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) bernilai fantastis, untuk membayari sebidang lahan, yang tak lain ternyata adalah aset Pemprov DKI sendiri. Tak tanggung-tanggung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menyebut, kerugian negara akibat kasus itu, lebih dari setengah triliun rupiah.
Dalam audit yang dilakukan BPK, negara dirugikan sebesar Rp648 miliar untuk pembelian lahan seluas 4,6 hektare di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta.
Kasus ini terungkap saat BPK DKI melakukan peninjauan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2015, ke lokasi yang berada di Kecamatan Cengkareng Barat.
Dalam peninjauan terhadap lahan itu, diketahui ternyata lahan yang dibeli Dinas Perumahan itu, adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta.
Anehnya lagi, saat itu, Kepala DKPKP DKI Jakarta, Darjamuni mengaku, tidak mengetahui, jika lahan yang sudah berstatus aset Pemprov DKI itu, dibeli Dinas Perumahan melalui seorang wanita bernama Toeti Nizlar Soekarno.
Darjamuni mengatakan, lahan yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) itu dibeli Dinas Perumahan DKI tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan DKPKP DKI.
"Kami tidak tahu sama sekali (lahan dibeli Dinas Perumahan). Kami baru tahu saat ada audit dari BPK," ujar Darjamuni, Senin 27 Juni 2016.
Sebagai pimpinan tertinggi di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun tak mau tinggal diam. Pria yang disapa Ahok itu, langsung meminta BPK untuk melakukan penyelidikan kasus itu.
Permintaan Ahok ke BPK DKI, didasari dugaan Ahok tentang ada oknum yang mempermainkan kasus ini. Ahok menyebut mereka sebagai mafia tanah. Yang berupaya mengeruk keuntungan dari harta kekayaan Jakarta.
Menurut Ahok, aset milik DKI itu diubah data kepemilikannya di kantor kelurahan. DKI kemudian melakukan pembelian karena tak mengira tanah itu adalah asetnya. "Ini semacam ada mafia, dimainin," ujar Ahok di hari yang sama.
