Richard Lee Pertanyakan Beda Perlakuan Laporannya dengan Kartika Putri
- VIVA/Foe Peace Simbolon
VIVA – Influencer yang juga seorang YouTuber, Dokter Richard Lee mengaku kecewa dengan kasus pidana yang menimpanya. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut mempertanyakan mengapa pelayanan Kepolisian berbeda terhadapnya dan artis Kartika Putri.
Sebab, kata Richard, hanya laporan dari Kartika Putri yang diproses pihak Kepolisian. Padahal, menurutnya dirinya yang duluan disinggung.
"Kenapa saya diperlakukan sangat berbeda dengan Kartika Putri. Kami semua tahu bahwa Kartika Putri duluan yang menyinggung saya di YouTube, dia bilang bahwa saya enggak kompoten," katanya di Markas Polda Metro Jaya, Rabu 8 September 2021.
Richard Lee menyebut mereka sama-sama melapor. Kartika melapor ke Polda Metro Jaya, sedangkan dirinya ke Polda Sumatera Selatan.
Kata Richard, pihaknya sudah kooperatif datang ke Mapolda Metro Jaya diperiksa. Bahkan sampai akun media sosialnya disita polisi sebagai barang bukti tapi, perlakuan berbeda didapat Kartika menurutnya.
Kata Richard, akun YouTube Kartika tak disita polisi sebagai barang bukti. Kartika disebut masih bisa mengunggah konten berkali-kali di YouTube. Kartika juga nampak tidak harus bolak-balik diperiksa sebagai saksi atas kasus itu.
"Apakah karena saya ini orang biasa?Apakah karena saya ini dokter biasa sampai saya mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti ini. Saya sangat kecewa sekali. Sedih saya. Saya harap perlakuan hukum di Indonesia harus sama," kata Richard.
Sementara itu, pengacara Richard Lee, Razman Arif Nasution menambahkan pihaknya telah melaporkan kasus sindir menyindir itu ke Polda Sumatera Selatan.
Razman pun mengklaim saat itu Kapolda Sumatera Selatan berjanji akan menjadikan kasus ini sebagai atensi. Tapi, kata Razman, sampai sekarang Kartika belum dipanggil atas pelaporan tersebut.
"Sampai saat ini mereka tidak memanggil Kartika Putri karena katanya Kartika Putri masih dalam tahap klarifikasi," kata Razman menambahkan.
DKPP Ungkap Laporan Pelanggaran Pemilu 2024 Terbanyak dari Provinsi Papua
Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan pelaporan kasus pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 paling banyak dari Provinsi Papua.
