Rencana Aneksasi Israel di Tepi Barat: Liga Arab Sebut Bisa Picu Perang Agama

Pemimpin PBB itu mengatakan aneksasi “akan menjadi pelanggaran hukum internasional paling serius, dan sangat merugikan prospek solusi dua negara serta melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi,“ tandasnya.

Guterres mendesak Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia dengan cepat mengambil peran mediasi bersama dengan PBB sebagai bagian dari apa yang disebut Kuartet Timur Tengah “dan menemukan kerangka kerja yang disepakati bersama oleh para pihak untuk terlibat kembali, tanpa prasyarat, bersama kami dan negara-negara kunci lainnya,'' papar Guterres.

Tak lupa Guterres juga mendesak para pemimpin Israel dan Palestina untuk berkomitmen dalam dialog yang bermakna, dengan dukungan masyarakat internasional dan mendorong para pendukung solusi dua negara di tatanan regional dan internasional untuk membantu membawa para pihak yang bertikai kembali ke jalur penyelesaian yang dinegosiasikan secara damai.

Dalam surat yang ditujukan kepada kepada Dewan Keamanan PBB dan diperoleh oleh Associated Press, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mendukung tindakan Kuartet Timur Tengah. Pernyataan bersama enam anggota Eropa saat ini dan anggota DK PBB yang akan datang menyatakan “pencaplokan itu akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kami dengan Israel dan tidak akan diakui oleh kami.''

Menanggapi ancaman aneksasi, pemimpin Palestina telah menyatakan membebaskan diri dari semua perjanjian dengan Israel dan Amerika Serikat dan menghentikan semua kontak.

Nickolay Mladenov, koordinator khusus Amerika Serikat untuk proses perdamaian Timur Tengah, memperingatkan bahwa ``keputusan ini telah dan akan semakin memiliki dampak dramatis pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga Palestina.''

Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki mengatakan: “Kami akan berhenti bertindak sebagai Otoritas Palestina ''saat Netanyahu menyatakan "aneksasi satu sentimeter atau 30 persen dari Tepi Barat." Itu berarti tanggung jawab penuh untuk kesejahteraan dan layanan untuk 4,5 juta warga Palestina akan dikembalikan ke Israel sebagai otoritas pendudukan menurut konvensi Jenewa, katanya dalam konferensi pers.