Rencana Aneksasi Israel di Tepi Barat: Liga Arab Sebut Bisa Picu Perang Agama

Amerika Serikat adalah sekutu terdekat Israel dan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Donald Trump telah mengambil garis yang jauh lebih halus terhadap kebijakan pemukiman Israel.

Rencana Trump untuk Timur Tengah telah diresmikan pada bulan Januari, dengan meninggalkan 30% wilayah Tepi Barat berada di bawah kendali permanen Israel dan

memberi rakyat Palestina otonomi yang diperluas di seluruh wilayah itu. Palestina telah menolak rencana itu, dengan mengatakan bahwa rencana itu adalah bias yang tidak adil.

Dengan melihat nasib Trump yang tidak menentu hingga pemilu November ini, kelompok garis keras Israel telah mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk bergerak maju dengan mempercepat aneksasi.

Al-Malki mengatakan dalam dua hari terakhir ini berlangsung musyawarah di Gedung Putih pada dengan topik aneksasi tersebut.``Semua orang tahu kalau ada orang yang benar-benar bisa menghentikan rencana Netanyahu atas rencana aneksasi ... itu adalah pemerintahan Trump,“ katanya. ``Kami berharap bahwa pemerintahan Trump akan memberikan instruksi yang jelas pada Netanyahu untuk tidak melanjutkan aneksasi, dan untuk membuka peluang untuk dimulainya kembali negosiasi antara Palestina dan Israel.”

Para pejabat senior Palestina berkumpul hari Rabu (24/06) di Lembah Yordan. Perdana Menteri Palestina mengimbau masyarakat internasional dan pejabat AS dan Israel agar mengaluarkan "suara paling keras" untuk menghentikan rencana Israel.

“Beberapa kalangan mengatakan aneksasi parsial. Beberapa kalangan lain mengatakan aneksasi penuh. Kami akan tidak menerima aneksasi apa pun,“ tandas kata Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh. "Kami tidak mau kebobolan satu sentimeter pun dari tanah itu."