Brunei, Negara yang Menjadikan Titah Sultan Pedoman Hukum

Brunei tidak mengizinkan adanya pihak oposisi dan hampir tidak ada organisasi masyarakat sipil independen sejak kemerdekaan. Negara ini masih memberlakukan `peraturan dalam keadaan darurat` yang dibuat pada tahun 1962, yang dengan ketat membatasi kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Media tidak dapat bekerja secara bebas dan mereka yang dianggap telah melanggar batas dapat ditutup, seperti yang terjadi pada Brunei Times pada 2016. Ada beberapa undang-undang, terutama UU Penghasutan, yang dapat digunakan untuk melawan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Hal itu menyulitkan jurnalis yang datang dari luar negeri. Orang-orang di sana sebenarnya ramah dan membantu. Tetapi kami tidak dapat membujuk siapa pun untuk menjadi narasumber kami terkait hukum pidana Syariah yang baru.

Sebagian besar bahkan terlalu gugup untuk bertemu tim BBC, meskipun pertemuan itu dilakukan secara diam-diam. Sementara itu, pemerintah tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan kami.

`Hidup ini normal seperti biasa`

Sebuah kelompok Muslim taat yang kami temui, di Masjid Omar Ali Saifuddien yang indah, mengatakan hanya orang-orang yang berwenang - demikian mereka menyebutnya - yang diizinkan berbicara tentang hal-hal seperti itu.

Kami berbincang di media sosial dengan seorang perempuan gay yang kami sebut Sarah. Kami juga bertemu seorang lelaki gay, yang meminta untuk dipanggil Dean, di luar Brunei, serta berbicara dengan beberapa lainnya, yang mana sebagiannya adalah gay.

Tetapi warga Brunei memiliki pendapat berbeda atas apa arti hukum Syariah baru itu untuk komunitas LGBT. - Getty Images

Tak satu pun dari mereka percaya bahwa hukuman paling keras dalam hukum pidana baru, seperti rajam sampai mati, akan benar-benar ditegakkan.