Kudeta Militer Munculkan Ancaman Konflik Antaretnis di Myanmar

Sejak memenangkan pemilu November silam, Suu Kyi sebenarnya sudah menegaskan niatnya melanjutkan upaya perdamaian. Tapi kudeta militer berpotensi memupus kepercayaan yang rapuh.

"Menyusul pengambilalihan kekuasaan, Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) dan proses damai yang sedang diimplementasikan dengan partisipasi pemerintah, parlemen, Tatmadaw, partai-partai politik dan organisasi etnis bersenjata, bisa terhenti,” tulis Dewan Restorasi Shan, organisasi etnis bersenjata di dekat perbatasan Thailand.

Uni Karen Nasional, salah satu kelompok etnis bersenjata paling tua di Myanmar, menerbitkan pernyataan yang menuntut pembebasan tokoh politik yang ditahan. Mereka juga mendesak tentara menyelesaikan kebuntuan politik secara damai.

Beberapa kelompok besar lain memilih diam, termasuk Aliansi Utara, sebuah gabungan empat kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik paling sengit dengan militer.

Pakar meyakini militer harus menunggu sampai kisruh yang dipicu kudeta sedikit mereda. Namun visi yang dimiliki para jendral diyakini berbeda dengan apa yang didambakan etnis minoritas di Myanmar.

"Saya kira tindakan mereka dalam jangka waktu menengah dan panjang tidak akan menciptakan situasi yang kondunsif bagi kesepakatan politik yang didambakan dan diperjuangkan etnis minoritas Myanmar selama 60 tahun terakhir,” kata Ronan Lee, peneliti Myanmar di Queen Mary University di London.

Kudeta "ini adalah kabar buruk bagi proses perundingan damai,” pungkasnya.