Fitra Temukan Anggaran di APBD DKI Buku Folio Rp78 M dan Tipex Rp20 M
- VIVAnews / Foe Peace
VIVA – Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) mengaku mendapati pengajuan anggaran ganjil lain dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun 2020.
Sekjen Fitra Misbah Hasan mengatakan temuan baru itu adalah pengajuan buku folio untuk program wajib belajar 12 tahun sebesar Rp78,8 miliar. Anggaran tersebut guna membeli 1.063.287 buku folio yang diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan.
"Itu memang ternyata tidak hanya lem aibon, tapi item lain yang kita anggap janggal," kata Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu 6 November 2019.
Setelah itu, didapati lagi anggaran aneh untuk membeli gunting rumput dan dahan. Anggarannya sebesar Rp491 juta dari Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara. Yang aneh lagi, ada pengadaan pembelian 1.401 tenis meja dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI sebesar Rp8,9 miliar. Kemudian, ada pengajuan pembelian penghapus cair alias tipex sebesar Rp20 miliar.
Misbah mengatakan, setiap tahun mestinya sudah ada standar belanja barang dan jasa yang akan dibeli, berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Memang, komponen dalam draf KUA-PPAS masih bersifat sementara, tapi komponen itu masih bisa diotak-atik hingga penetapan APBD DKI 2020.
Dia menilai jika pagu anggaran itu tak dipantau dan dipersoalkan publik, tak tutup kemungkinan anggaran ganjil semacam ini bisa lolos. "Kalau sampai lolos, berarti ada potensi perencanaan korupsi kan di situ," kata dia lagi.
Sebelumnya, DPRD DKI menilai Dinas Kehutanan (Dishut) DKI mubazir mengajukan usulan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pengadaan bibit pohon di APBD DKI 2020. Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh, Komisi D, menolak ajuan itu.
"Karena itu mubazir, anggaran Rp30 miliar buat beli bibit pohon di Jakarta," ujar Nova di DPRD DKI, Rabu, 6 November 2019.
Nova menyampaikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga memiliki program pembagian bibit gratis untuk masyarakat. DKI dinilai lebih tepat bekerjasama dengan KLHK daripada menganggarkan sendiri pembelian pohon.
"Di Kementerian LHK itu sekarang dengan satu KTP bisa dapat 25 pohon. Kita mau bagi bibit pohon ke mana lagi?," ujar Nova.
Nova juga mengemukakan, Dishut DKI, memiliki rencana membagikan bibit pohon ke sekolah-sekolah di ibu kota. Namun, DPRD tetap menolak karena ada anggaran serupa yang belum terpakai di APBD DKI 2019.
"Dishut bilang ada jenis-jenis (bibit pohon) tertentu, untuk hiasan dan segala macam. Kami cek di (APBD) 2019, ternyata anggaran masih banyak di sana,” ujar Nova.
