Memerangi Perdagangan Manusia di Era Kedua Pemerintahan Jokowi

Dalam perspektif penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembangunan manusia Indonesia hendaknya bertumpu pada pemulihan martabat manusia dan bukan mengorientasikan manusia Indonesia hanya sebagai "sumber daya manusia” mesin penggerak pembangunan. Berulang kali Presiden Jokowi menegaskan pentingnya sekolah kejuruan dan pemagangan sebagai kawah candradimuka peningkatan sumberdaya manusia. Tentu ini patut didukung, namun inisiatif tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan dan prinsip anti perdagangan manusia.

Sepanjang tahun 2016 hingga 2018, Migrant CARE menemukan kasus pemagangan yang melibatkan siswa SMK dan universitas yang memiliki dimensi perdagangan manusia. Dua kasus yang mencuat ke media massa adalah kasus perbudakan industri pengolahan sarang burung walet yang melibatkan ratusan siswa SMK lulusan Jawa Tengah dan dugaan perbudakan terhadap praktik magang mahasiswa Indonesia di Taiwan.

PR lain yang juga perlu menjadi perhatian serius adalah menghentikan angka perdagangan manusia yang semakin melonjak di wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan tidak mengabaikan kerentanan di wilayah lain serta maraknya kembali praktik perkawinan semu (mail bride order) yang dialami perempuan asal Kalimantan Barat dengan laki-laki dari wilayah Cina daratan dan Taiwan.

@wahyususilo
Pendiri Migrant CARE, sekaligus bekerja sebagai analis kebijakan di lembaga tersebut. Tahun 2007, meraih Hero-Acting to End Modern Slavery Award dari Department of State USA.

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.