Polwan Terpapar Radikalisme, Pengamat: Tanda Bahaya Sangat Nyata

Kemudian lapis ke empat adalah para simpatisan dan pendukung. Seringkali simpatisan dan pendukung ini memberikan ruang bagi penyebaran gagasan gagasan mereka. Yang tadi saya katakan di Ciputat misalnya, ada camat atau pegawai di kecamatan itu memberikan lingkungan atau memberikan publikasi agar gagasan-gagasan mereka ini bisa diterima oleh pemerintahan resmi atau birokrasi pemerintahan yang sifatnya formal.

Kalau ada personel yang terindikasi terpapar radikalisme, seperti apa mekanisme perlindungan terhadap rekannya, mengingat para aparat dianggap sebagai thagut yang harus diserang?

Saya kira pendekatannya memang harus sistemik. Jadi setiap ada satu personil misalnya yang dipantau seperti polwan yang kemarin itu ya harus segera dimitigasi seperti apa jaringan dia di internal. Dan kita selama ini tidak punya kapasitas untuk itu. Paling tidak kita tidak pernah secara serius menggunakan sumber daya yang ada untuk memastikan semua mekanisme prosedur dapat bekerja mencegah dan mengantisipasi situasi ini.

Saya bisa kasih contoh, apakah TNI atau Polri atau ASN tidak punya mekanisme internal untuk melakukan pengawasan? Tegas saya katakan ada. Masalahnya mereka tidak secara proporsional dioptimalisasi perannya untuk memitigasi mengantisipasi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ideologi kontra-Pancasila ini. Pengawasan ini lebih banyak ke pengawasan kinerja juga pengawasan keuangan jadi tidak memadai karena ASN dan semua aparatur penyelenggara negara itu tunduk pada sumpah jabatan sumpah fungsional untuk setia kepada NKRI, kepada Pancasila dan UUD 1945.

Apa yang perlu dilakukan selanjutnya?

Dua hal saya kira bisa dilakukan begitu indikasi seperti ini mulai terbuka pemerintah tentu harus melakukan satu, audit tematik yang berkaitan dengan ideologi yang ada di sekitar kelompok ini kalau ada kesatuan yang salah satu anggotanya itu terpapar segera dilakukan audit tematik kesatuan ini atau satuan satuan kerja ini kemudian yang lain juga yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan mekanisme pengawasan yang tersedia baik di lingkungan birokrasi pemerintahan ASN misalnya atau di lingkungan TNI dan Polri apa mekanisme pengawasan yang tersedia misalnya di PNS ada APIP (aparat pengawas internal pemerintah) yang isinya auditor auditor mereka 'kan sesungguhnya punya kewenangan untuk melakukan pengawasan secara internal.

Persoalannya sekarang bagaimana intensifikasi peran mereka selama ini. Mereka lebih banyak mengawasi uang, lebih banyak mengawasi kinerja. Nah, perlu ada perluasan otoritas kepada mereka untuk bisa mengawasi ideologi bernegara apakah ASN polisi maupun TNI ini sesuai dengan yang disumpah untuk total mengabdi pada negara. (gtp/ae)