- VIVA/Cahyo Edi.
VIVA Politik – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angka suara soal kemungkinan akan hengkang dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) usai mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau akrab disapa Awiek mengatakan KIB sudah melakukan perembukan mengenai calon presiden yang bakal diusung dalam Pemilu 2024.
Namun, dari ketiga partai yang tergabung dalam KIB, hanya PPP yang baru menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Awiek juga menilai KIB dapat memilih langkah untuk bergabung bersama PDIP, jika memang ketiga partai dalam KIB sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo.
"Nah tiga ketum partai ini berembuk di KIB. ternyata kemudian capresnya sama, ya tidak menutup kemungkinan KIB juga bergabung dengan koalisi PDIP, sebab disampaikan oleh Pak Airlangga, KIB plus-plus," kata Awiek kepada wartawan, Minggu 30 April 2023.
Awiek menegaskan tak menutup kemungkinan jika PPP keluar dari KIB, jika memang berbeda pandangan, salah satu contohnya dalam pemilihan bakal calon presiden.
"Kalau ternyata capresnya tidak sama, ya mohon maaf, karena ada perbedaan pendapat, karena kita dulu bergabungnya baik-baik, kalaupun ada perbedaan pendapat ya, juga harus baik-baik," katanya.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama petinggi PPP dan PAN di KIB.
Kendati demikian, Awiek menyebut KIB masih dalam kondisi solid. Tak hanya PPP, Partai Golkar dan PAN juga menyebut koalisi yang mereka bentuk masih dalam keadaan solid.
"Sekarang, kami dengan KIB masih solid. Kan masih lama pendaftaran capres itu, masih banyak yang bisa diupayakan," tuturnya
Diketahui, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono bersama jajaran akan melakukan silaturahmi politik ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang, 30 April 2023.
Pertemuan elite politik PPP-PDIP ini sekaligus mengukuhkan kerjasama politik kedua partai dalam mendukung bakal calon presiden RI Ganjar Pranowo dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Rombongan DPP PPP dipimpin langsung Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dengan jalan kaki dari kantor PPP ke kantor PDI Perjuangan," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Arwani menambahkan kunjugan PPP ke markas PDIP sebagai tindak lanjut deklarasi dukungan PPP terhadap Ganjar Pranowo. "Pembahasan seputar tindak lanjut dukungan atas pencapresan Ganjar Pranowo dan kerja sama pemenangan Ganjar Pranowo," ujar Arwani.
Pertemuan itu juga akan membicarakan hal substansial, seperti memantapkan dan melanjutkan visi misi Indonesia Maju, hingga persoalan teknis dalam membangun kerja sama pemenangan Ganjar Pranowo.
Ketika disinggung soal pembahasan cawapres Ganjar, Arwani menegaskan bahwa nanti akan ada tahapan selanjutnya dalam membahas dan memutuskan Cawapres Ganjar. "Soal Cawapres, nanti akan ada tahapan berikutnya," kata Arwani.
Romantisme Sejarah
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy.
- Instagram @romahurmuziy
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyebut PPP dan PDIP memiliki hubungan romantisme masa lalu. Keduanya memiliki kesamaan di masa lalu, yang mana menjadi partai tertindas oleh Orde Baru. Selain itu, Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz juga memiliki hubungan sangat erat, terlebih pernah bersama di pemerintahan.
"Saat itu, Pak Hamzah menjadi wakil presiden. Ibu Megawati juga mempunyai persahabatan baik dengan ulama karismatik dan tokoh senior PPP, KH Maimun Zubair atau akrab dipanggil Mbah Moen semasa hidupnya," kata Hasto.
Senada, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi juga menyinggung romantisme sejarah antara PPP dan PDIP saat berkoalisi mengusung calon wakil presiden.
"Romantisme sejarah antara PPP dan PDI Perjuangan, seperti saat Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz," katanya dalam diskusi daring diikuti di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan hadirnya PPP di koalisi pemerintahan, sebagai upaya untuk saling melengkapi dan memperjuangkan aspirasi umat Islam.
Baidowi mencontohkan saat ini kebijakan-kebijakan mengenai umat islam dititipkan melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kementerian Agama serta para anggota DPR di Parlemen.
Salah satu contoh kata dia, terkait dana abadi pendidikan untuk pondok pesantren, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Upaya itu melahirkan peraturan presiden Nomor 82 tahun 2021.
