Demokrat Murka Anies Lebih Patuh ke Surya Paloh: Langgar Prinsip Kesetaraan di Koalisi!
- Twitter @AgusYudhoyono
Jakarta - Partai Demokrat murka dengan keputusan sepihak yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menduetkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pemilu 2024. Demokrat pun menyindir keras Anies dan Paloh.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut Anies Baswedan lebih patuh kepada Surya Paloh yang terus berlama-lama menunda waktu deklarasi paket capres dan cawapres.
"Karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata Teuku Riefky dalam keterangannya, Kamis, 31 Agustus 2023.
Ketum Nasdem Surya Paloh saat deklarasikan Anies Baswedan jadi bakal capres 2024
- Twitter @NasDem
Dia menjelaskan kegeraman Demokrat karena Tim 8 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebelumnya telah berkomunikasi terkait deklarasi cawapres pendamping Anies. Ia menyebut Surya Paloh menyerahkan semuanya kepada Tim 8.
"Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023," jelas Teuku.
Lebih lanjut, Teuku menambahkan terkait penetapan waktu deklarasi, SBY dan Salim Segaf juga setuju dilakukan percepatan deklarasi.
“Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," lanjut Teuku.
Maka itu, Demokrat akan menyikapi hal tersebut dengan serius. Ia menyebut pihaknya langsung merespons dengan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan terkait isu duet Anies-Cak Imin. Kata dia, rapat Majelis Tinggi untuk menentukan sikap politik selanjutnya Demokrat jelang pendaftaran capres dan cawapres 2024.
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ujarnya
