Gibran Cawapres Prabowo, Survei: 44,1 Persen Tak Setuju Jokowi Dianggap Khianati PDIP
- Istimewa
Jakarta - Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyampaikan beberapa temuan terkait dinamika elektrotal menuju Pilpres 2024. Salah satu temuan Indikator Politik menyangkut isu Joko Widodo atau Jokowi yang mengkhianati PDI Perjuangan (PDIP).
Isu pengkhianatan Jokowi mencuat karena sang anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Dalam survei Indikator, responden diajukan pertanyaan sebagai berikut:
'Dengan merestui majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto, hal ini menunjukkan Presiden Jokowi mengkhianati PDIP yang telah banyak beri dukungan. Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak dengan pendapat itu?'
"44,1 tidak setuju, 34,7 setuju. Di sebelah kanan adalah pilihannya," kata Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya secara virtual, Minggu, 12 November 2023.
Tes Kesehatan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka
- VIVA/M Ali Wafa
Dalam temuan survei lain di Indikator, sebanyak 66,7 persen responden menilai Jokowi punya hak menentukan keputusan politiknya. Menurut Burhanuddin, hanya sedikit masyarakat yang beranggapan sebaliknya.
Dari survei itu, ada 21,1 persen yang beranggapan bahwa Presiden Jokowi tak menunjukkan rasa hormatnya kepada PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya.
“Mayoritas masyarakat, sebesar 66,7 persen, berpendapat Presiden Joko Widodo berhak menentukan keputusan politiknya mesti tidak sejalan dengan partainya, yaitu PDIP,” ujar Burhanuddin.
Survei terbaru Indikator Politik dilakukan periode 27 Oktober-1 November 2023. Populasi dalam survei Indikator adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu.
Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel yang dilibatkan dalam survei sebanyak 1.220 orang.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki margin of error sekitar 2,9 persen. Sementara, tingkat kepercayaan survei dengan 95 persen.
Penyitaan Barang Milik Hasto dan Stafnya Dinilai Salahi Prosedur, Penyidik KPK Disebut Ugal-ugalan
Penyitaan barang dinilai harus melalui persetujuan Dewas KPK dan berstatus di KPK. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto masih berstatus saksi.
