Prabowo Tolak Buka Semua Data saat Debat, Nusron: Pertahanan Perlu Kerahasiaan

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid.
Sumber :
  • VIVA/Andrew Tito.

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.

Jokowi Perintahakan Sri Mulyani Jalin Komunikasi dengan Prabowo, Untuk Apa?

Adapun dalam acara debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024 malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo untuk membuka data pertahan mulai dari alutsista dan anggaran untuk Kemhan RI.

Prabowo Subanto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Debat Capres

Photo :
  • Istimewa
Pengamat: Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta Eksperimen yang Berani

Nusron menjelaskan, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan tentu tidak akan mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.

"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia, sebab tidak mungkin data alutista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron, Senin 8 Januari 2024.

Politikus Senior PDIP Sebut Prabowo Banyak Kesamaan dengan Bung Karno

Dalam kehidupan negara demokrasi, Nusron menuturkan, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sebab, pertahan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara yang demokrasi, transparansi juga menjadi sebuah keharusan.

"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.

Prabowo Subianto Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nusron menjelaskan bahwa proses di legislatif adalah sebuah solusi.

"Karena itu, proses delibrasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," tukasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya