Bahlil Gerak Cepat Jalankan Pesan Penting Jokowi Soal Konflik Rempang
- Kementerian ATR/BPN
Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bergerak cepat mengumpulkan para pihak terkait konflik Rempang, dalam sebuah rapat yang digelar di kantornya pada Senin sore, 25 September 2023.
Rapat di Kementerian Investasi/BKPM itu antara lain dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan Staf Ahli Kejaksaan Agung.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama tokoh masyarakat Rempang
- Dok Bahlil Lahadalia
Rapat koordinasi itu dilakukan Bahlil usai mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo, dalam rapat yang digelar beberapa jam sebelumnya di Istana Negara terkait penyelesaian konflik Rempang tersebut.
Bahlil mengaku, Presiden Jokowi berpesan agar proses penyelesaian konflik Rempang harus dilakukan dengan cara yang lembut, baik, dan kekeluargaan. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan untuk mendengar aspirasi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
"Pak Presiden juga menyampaikan, untuk memastikan hak-hak rakyat dan menitikberatkan kepentingan rakyat sebagai hal yang harus kita pikirkan dan dahulukan, dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan," kata Bahlil dalam telekonferensi, Senin, 25 September 2023.
Berdasarkan kunjungannya ke Rempang beberapa waktu lalu, Bahlil menjelaskan bahwa telah disepakati lima poin yang diajukan oleh masyarakat. Antara lain yakni soal masyarakat yang tidak akan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan hanya digeser ke kawasan lain yang masih berada di Pulau Balang.
"Dengan demikian kita geser ke Tanjung Banun. Masih di Rempang, hanya 3 km. Mereka saudara-saudara kita sebagian besar pencarian laut, jadi itu laut yang sama," ujarnya.
Kemudian, kuburan para Datuk tidak digeser ke tempat lain, melainkan akan dipagari dan dibangun gapura supaya memudahkan masyarakat untuk berziarah. Lalu masyarakat juga akan diberikan kompensasi berupa pemberian sertifikat hak milik (SHM) tanah seluas 500 meter persegi, dan satu unit rumah tipe 45 seharga Rp 120 juta.
"Kemudian bagi saudara-saudara kami yang punya tambak ikan, punya tanaman, perahu, itupun dihitung, dikompensasikan, semua aturan berlaku. Jadi semua hak-hak, sesuai arahan Pak Presiden, harus jadi perhatian bersama," kata Bahlil.
Tokoh masyarakat hadiri dialog Pengembangan Rempang
- Dok. Istimewa
Di sisi lain, masyarakat juga meminta agar bisa dilibatkan dalam proyek Rempang Eco City, yang juga telah disetujui oleh pemerintah. Hal ini juga telah disampaikannya kepada investor terkait, yakni Xinyi Glass Holdings Ltd.
"Menyangkut permintana masyarakat yang ingin tidak hanya jadi pekerja, tetapi juga menjadi bagian dalam investasi, kita oke kan juga. Kita sudah bicara dengan pengusahanya, sama investor," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Bahlil telah menegaskan bahwa masyarakat tidak dibatasi waktu hingga 28 September dan harus pindah. Masyarakat dipastikan masih boleh tinggal melebihi waktu tersebut.
Saat ini Kementerian Investasi/BKPM juga masih berdiskusi dengan masyarakat, untuk mencari tenggat waktu terkait kapan kawasan tersebut harus dikosongkan untuk segera dimulai pembangunan kawasan industri pabrik kaca dan panel surya di lokasi tersebut.
