- istimewa
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meyakini ada pihak yang tidak senang akan keberhasilan dan konsistensi Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam. Bahkan, dia menuding pihak tersebut telah menyusup ke salah satu kandidat calon presiden (capres), dengan membawa agenda untuk menghentikan program hilirisasi di Indonesia.
"Sekarang ada orang yang masuk sebagai calon presiden, yang mungkin mau membuat program agar Indonesia tidak bisa melanjutkan hilirisasi," kata Bahlil dalam konferensi pers Perkembangan Realisasi Investasi Kuartal III-2023, Jumat, 20 Oktober 2023.
Meski tak menyebut siapa sosok capres yang ditudingnya tersebut, namun Bahlil menegaskan bahwa upaya hilirisasi Indonesia akan terancam apabila negeri ini dipimpin oleh sosok pemimpin semacam itu.
"Ini bahaya, tidak boleh negara kita dikendalikan oleh orang-orang kayak begini," ujarnya.
Reorganisasi antara MIND ID dan INALUM akan mengakselerasi program hilirisasi
- INALUM
Bahlil pun berharap presiden baru pengganti Joko Widodo nanti, benar-benar dapat melanjutkan program hilirisasi sebagaimana yang selama ini telah digenjot oleh pemerintah.
Apabila langkah hilirisasi tidak dilanjutkan, menurut Bahlil, hal itu akan bahaya bagi Indonesia. Dia bahkan mengibaratkan, apabila langkah hilirisasi itu sampai terhenti dan tidak dilanjutkan, maka Indonesia akan seperti kembali ke zaman penjajahan.
Karena, lanjut dia, saat era penjajahan VOC zaman dulu, Indonesia memang hanya bisa melakukan ekspor bahan mentah hasil sumber daya alamnya ke negara lain.
"Saya harap calon presiden ke depan di antara 3 capres ini, bisa melanjutkan ini (hilirisasi). Kalau ini tidak dilanjutkan, itu sama dengan kita kembali ke jaman penjajahan. Karena VOC itu hanya mengambil bahan baku dari kita, kemudian diekspor," ujarnya.
2 Juta Hektare Lahan di Merauke Bakal Jadi Perkebunan Tebu, Bahlil Jamin Hak Warga Lokal
Bahlil menegaskan perlunya pemenuhan terhadap hak-hak warga di sekitar proyek perkebunan terintegrasi seluas 2 juta hektare tersebut.
