Labuan Bajo Diperkuat Sebagai DPSP Berkelanjutan Melalui Audit Kriteria
- Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
LABUAN BAJO – Upaya mendorong pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan terus dilakukan. Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf serta Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar FGD pengukuran Implementasi Pencapaian Standar Pariwisata Berkelanjutan di DSP Labuan Bajo selama 4 hari sejak Rabu hingga Sabtu (8-11/11/2023) di Hotel Zasgo, Labuan Bajo.
Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Labuan Bajo sebagai DPSP yang berkelanjutan, terlebih Labuan Bajo adalah destinasi yang memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi kekayaan alam, budaya, dan ekonomi kreatif.
“Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas secara nasional. Sehingga Labuan Bajo harus memenuhi standar pariwisata berkelanjutan yang berlaku," kata Giri Adnyani dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini pada Rabu (08/11/2023) lalu.
Giri Adnyani juga menjelaskan bahwa pengukuran indikator pariwisata berkelanjutan ini merupakan langkah kunci untuk menentukan dan mengevaluasi sejauh mana penerapan indikator-indikator pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
"Hasil pengukuran ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang area-area yang memerlukan perbaikan dan perhatian khusus," lanjutnya.
Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada keberlangsungan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, dan kekayan alam agar dapat terus dimanfaatkan hingga masa yang akan datang.
Plh. Ketua Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) yang juga merupakan Staf Ahli Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi, Kemenparekraf, Frans Teguh menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Audit ini kami harapkan dapat menumbuhkan semangat yang konsisten dari para stakeholder untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo.
“Kami di Kemenparekraf mengemban misi yang sangat jelas, pariwisata kita harus menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa pariwisata di Labuan Bajo adalah pariwisata yang berkelanjutan dan kita konsisten terhadap penerapan keberlanjutan lingkungan di Labuan Bajo," demikian disampaikan Frans.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menyampaikan bahwa sejak 2021 terdapat empat pilar yang dilakukan untuk mengukur pariwisata yang berkelanjutan yakni melalui pengelolaan pariwisata yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Konsep resiliensi keberlanjutan di sektor pariwisata ini menjadi fokus untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana ke depan. Kami di BPOLBF memulainya dengan menerapkan green office, yaitu dengan mengurangi pemakaian botol kemasan dan berkolaborasi bersama teman-teman pegiat sampah juga stakeholder, bagaimana menjadikan Labuan Bajo lebih bersih dan berkualitas untuk memastikan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan,” jelas Shana.
FGD dilanjutkan dengan survey ke 11 lokasi di sekitar Labuan yaitu pengolahan sampah Kole Project, Kawasan Pantai Hotel La Prima, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) II Wae Mese, Kampung Adat Kaper, Goa Batu Cermin, Puncak Waringin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kawasan UMKM Kampung Ujung, SPKLU Charging Station Kampung Ujung, Pelabuhan ASDP Waterfront, dan IPAL Labuan Bajo.
Pada hari ke-2 yakni Kamis (09/11/2023), kegiatan pengukuran dilanjutkan dengan mengunjungi 3 lokasi yakni di Desa Komodo, Pulau Messah, dan Desa Pasir Putih.
Selanjutnya, dalam FGD ini dilakukan pula penandatanganan Maklumat Pariwisata Berkelanjutan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kab. Manggarai Barat, Direktur Utama BPOLBF, dan para pihak yang mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan di Wilayah Labuan Bajo Flores yaitu Kepala KSOP Kelas III, Kepala Balai TNK, dan Perwakilan Indonesia Waste Platform yakni Marta Muslin.
Pada tahun 2019 dan 2023 sendiri, Tim Kerja Daerah Manggarai Barat yg terdiri dari Pemkab Mabar, BPOLBF, dan Stakeholder pariwisata di Manggarai Barat telah melakukan self assesment menggunakan indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC), sehingga kehadiran para advisor dan auditor ISTC kali ini juga memvalidasi hasil temuan mandiri yg telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini Sesuai dengan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Audit dilakukan langsung oleh Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani; SAM PBK Frans Teguh; serta dua advisor dari Universitas Pelita Harapan, Amelda Pramezwary dan Diena M. Lemy.
