- Edwin Firdaus/VIVanews.
Upaya pelemahan KPK disebut bukan kali ini dilakukan. Tapi di pemerintahan Jokowi, revisi UU KPK akhirnya selesai dan disahkan. Tak ada yang bisa menduga isi kepala Jokowi hingga ia berani mengambil keputusan yang sangat tidak populis dengan memuluskan perjalanan revisi UU KPK.
Jokowi pernah dengan tegas melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan konsep negara Islam. Lalu beredar isu bahwa di dalam tubuh KPK telah terbelah menjadi dua kubu. "Polisi India," dan "Polisi Taliban." Dalam pergerakan kelompok Islam radikal, Taliban adalah nama kelompok Islam garis keras yang menguasai Afghanistan.
Isu tersebut dicuatkan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurut Neta, saat ini ada isu perpecahan di internal KPK dengan istilah Polisi India dan Polisi Taliban. Polisi Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan Polisi India adalah kubu non Novel.
Neta meyakini, konflik internal di tubuh KPK terjadi karena pimpinan KPK tidak tegas dan berpihak. Perkara Novel yang tidak terungkap, menurut Neta, menjadi alasan pimpinan KPK sangsi terhadap institusi Polri. Padahal Novel juga dulu anggota Polri. Neta bahkan menuding KPK sekarang juga bermain politik, karena target KPK sejak menjelang Pemilu lebih banyak pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Penyidik KPK, Novel Baswedan
Apalagi kemudian Bambang Widjojanto, mantan ketua KPK, tampil menjadi pembela kubu Prabowo-Sandi di sidang Pilpres. Sempat mencuat isu Novel Baswedan, yang masih sepupu Anies Baswedan, akan menjadi Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menang Pilpres. Mencuatnya isu Taliban ini yang konon membuat Presiden Jokowi dan DPR menerima dengan mudah revisi UU KPK dan memuluskan kembalinya Firli.
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, angkat bicara terkait tudingan adanya kubu 'Polisi India Vs Polisi Taliban' di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdullah mengaku tidak tahu persis kapan istilah 'Taliban' muncul di kalangan internal KPK. Namun, soal sebutan Taliban itu, kata Abdullah, pernah terucap dari salah seorang delegasi Amerika Serikat saat melakukan kunjungan ke KPK beberapa tahun lalu.
Abdullah yang aktif di KPK sebagai Penasihat selama tahun 2005-2013, pernah dijuluki Taliban oleh delegasi Amerika yang datang ke KPK waktu itu. Ia sendiri tak menganggap serius julukan itu, malah diamini saja. Ia mengaku kaget karena kata Taliban sekarang dikaitkan dengan kelompok radikal.
