Rapor Merah 100 Hari
- VIVAnews/Bayu Januar
Menurut dia, penangkapan itu dasarnya adalah laporan dari masyarakat dan bukan tindakan balas dendam. Sebab, posisi Polri adaalah menerima laporan dari masyarakat.
“Ini kan bukan laporan yang dicari-cari. Polri hanya melakukan pelayanan bagi masyarakat yang melaporkan. Kalau dikatakan sebagai serangan balik, silahkan saja,” ujarnya menambahkan.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyusun poster bertuliskan 'SAVE KPK' di Gedung KPK Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Mengecewakan
ICW pun mendesak Presiden Jokowi bertindak tegas. Sebab, kasus ini tak hanya merugikan KPK dan Polri, tapi juga presiden.
Menurut Ade, Jokowi harus belajar banyak dari SBY dalam menyelesaikan seteru antara KPK dan Polri. “Jokowi harus bersikap tegas. Sebab bagaimana pun kisruh ini muncul akibat ulahnya mencalonkan Budi Gunawan,” ujarnya.
Ia menilai, komitmen Jokowi terkait reformasi hukum dan pemberantasan korupsi belum jelas dalam pemerintahannya yang sudah berjalan seratus hari.
“Mengecewakan. Kami memberi nilai merah,” ujarnya. Menurut dia, langkah aksi antikorupsi Jokowi tak jelas dan lebih buruk dibanding SBY.
Menurut Ade, ada sejumlah indikator terkait buruknya komitmen Jokowi dalam reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Pertama, terkait pemilihan jaksa agung dan kapolri yang kompromistis.
Selain itu, orang yang diusung dinilai tak independen. Jokowi juga tak memiliki road map yang jelas dalam upaya pemberantasan korupsi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga terkesan membiarkan kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri. “Jangankan menambah penyidik KPK dan membuat Perpres terkait pemberantasan korupsi seperti yang ia janjikan, menyelesaikan masalah yang ada di depan mata saja tak jelas.”
