VIVAnews - Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap tegas atas rencana kedatangan bintang film porno asal Jepang Maria Ozawa alias Miyabi ke Indonesia. Miyabi sejatinya akan menjalankan syuting film produksi Maxima Picture.
Dalam jumpa pers 'Penolakan Praktek Aborsi' di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Maruf Amin bahkan berkelakar, bahwa Miyabi itu memiliki muka porno
"Datang atau tidak datang sama saja. Miyabi itu memiliki muka porno," ujarnya, Senin 13 Oktober 2009.
Miyabi, menurut MUI merupakan lambang pornografi yang kedatangannya akan membuat buruk citra umat beragama di Indonesia.
"Jadi dengan tegas MUI menolak kedatangan Miyabi ke Indonesia," ujarnya lagi mempertegas. MUI tidak akan melakukan penolakan dalam berbagai bentuk yang tidak semestinya, seperti melakukan unjuk rasa.
"Tapi semuanya harus tahu kalau MUI mempunyai sikap tegas mengenai kedatangan Miyabi," ujarnya lagi.
Selain Majelis Ulama Indonesia, sejumlah kalangan juga menentang kedatangan bintang film porno asal jepang itu.
Salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI), mereka menentang rencana pembuatan film 'Menculik Miyabi'.
Mereka menolak bintang film porno asal Jepang itu membintangi film anak bangsa dan berkeliaran di Indonesia.
"Kami akan menolak dengan tegas dan keras, jangan main-main dengan tuntutan kami," ujarnya.
Film 'Menculik Miyabi' bercerita tentang tiga mahasiswa yang terobsesi dengan Miyabi. Ketiga mahasiswa itu kemudian berniat menculik bintang porno asal Jepang tersebut, ketika mereka tahu artis tersebut tengah berada di Jakarta.
Miyabi dijadwalkan datang ke Indonesia pada besok, 14 Oktober 2009. Syuting film 'Menculik Miyabi' sedianya dilaksanakan di Indonesia dan di kampung halaman Miyabi di Jepang. Rencananya film ini akan ditayangkan pada 31 Desember mendatang.
Akhirnya Miyabi Batal Datang ke Indonesia
Raditya Dhika Mundur dari Film Miyabi
Selidiki Miyabi, FPI Kirim Intel di Bandara Soekarno Hatta
Ancam Israel, Jenderal Ali Belali Tunjukkan Deretan Senjata Pemusnah Iran
Senjata-senjata ini akan dilepaskan jika Israel melakukan kesalahan lagi.
