Siapa Jenderal Min Aung Hlain yang Mengambil Alih Kekuasaan Myanmar?

Panglima militer Min Aung Hlain dikutuk secara internasional atas tuduhan "genosida" dan pada Agustus 2018 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan: "Para jenderal militer tertinggi Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas genosida di Negara Bagian Rakhine utara, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Negara Bagian Rakhine, Kachin dan Shan. "

Menyusul pernyataan Dewan HAM PBB, Facebook menghapus akunnya, bersama dengan individu dan organisasi lain yang dikatakan telah "melakukan atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara ini".

AS menjatuhkan sanksi dua kali - pada 2019 atas dugaan perannya dalam "pembersihan etnis" dan pelanggaran hak asasi manusia, dan pada Juli 2020 Inggris juga menjatuhkan sanksi padanya.

Merebut kekuasaan

Pemilihan umum pada November 2020 mencatat kemenangan besar bagi NLD, menurut data resmi pemerintah, namun di bulan-bulan berikutnya, Tatmadaw dan USDP yang didukung militer berulang kali menolak hasil tersebut.

USDP menuding adanya kecurangan pemilu yang meluas, namun klaim itu ditampik oleh komisi pemilihan umum sebelum sidang parlemen untuk memastikan pemerintahan baru yang rencananya digelar pada Senin (01/02).