Pemerintah Indonesia Diminta 'Terbuka dan Tegas' Tangani Virus Corona

Yang membuat prihatin adalah rendahnya faktor pengetahuan sebagai dasar pengambilan kebijakan, terlebih di saat krisis seperti ini.

Kalau pengetahuan digunakan dari awal saat wabah ini menerpa negara-negara lain, bukan pertimbangan politik untuk menenangkan rakyat atau konstituen yang belakangan ternyata keliru, mungkin situasi kita sedikit berbeda.

Ini wake-up call untuk menempatkan kembali peran pengetahuan dalam pengambilan kebijakan.

Udah bosen kita dengar evidence-based policy, tapi, ya itu aja belum terjadi secara memadai sekarang ini.

Musuh terbesar bagi pemerintah sendiri saat ini selain covid-19 adalah ego sektoral. Ini penyakit kebijakan tertua birokrasi yang entah apa ada obatnya.

Barangkali memang butuh hempasan krisis, agar ego ini menipis.

Tapi balik lagi: kuncinya ada pada ketegasan kepemimpinan nasional, bahwa pemerintah musti hadir dan melayani semua, terutama saat krisis mendera.

Scientific temper [perangai ilmiah] adalah kunci membangun bangsa yang maju, kata Jawaharlal Nehru (1946), dan tiada kemajuan tanpa pengetahuan.

Perangai ilmiah kita sebagai bangsa saat ini sedang diuji lewat krisis COVID-19.

Ujian berikutnya pasti akan tiba lewat krisis-krisis lainnya yang tak terduga yang kita belum tahu waktunya.

Dengan pengetahuan, jika ia tiba, bukan panik yang melanda, namun kita punya kemampuan untuk bersama menghadapinya.

Kalau boleh memberi masukan untuk Pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini, apa pesan Anda?

Dua kata kunci terkait peran pemerintah di sini: keterbukaan dan ketegasan. Tidak bisa tidak, pemerintah mesti terbuka dan jujur.

Pemerintah Inggris, contohnya, dalam menghadapi COVID-19 terbuka menyampaikan, "Kami belum memiliki data yang lengkap … Namun seiring pengetahuan kami tentang virus tersebut, akibat, dan perilakunya … kami akan mengoreksi potensi penyebarannya, keparahannya, dan dampaknya. Lalu kami akan mengkaji lagi rencana tindakan ini dan menyesuaikannya bila perlu" [dari situs Pemerintah Inggris]. 

Keterbukaan semacam ini bukan hanya perlu, namun justru mutlak di masyarakat modern. Kredibilitas pemerintah tidak akan merosot jika ia tidak sepenuhnya tahu.

Pemerintah bukan dewa atau Tuhan tanpa kesalahan. Lebih baik terbuka daripada menutup-nutupi.

Yanuar (paling kanan) saat masih bertugas di Kantor Staf Presiden. Yanuar berharap pemerintah bisa mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Supplied: Yanuar Nugroho

Kunci kedua adalah ketegasan. Physical distancing itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Harus didorong, didesakkan, dan kalau perlu dipaksa untuk mengisolasi diri.

Tentu mekanisme jejaring pengaman disiapkan. Ada banyak usulan dan Presiden sendiri sudah memerintahkan jejaring pengaman ini seperti peningkatan manfaat BPNT, PKH, Kartu Sembako, Pra-Kerja bahkan gagasan beberapa ekonom tentang BLT-untuk-semua. Ini semua agar isolasi diri itu efektif ditegakkan.

Jika ketegasan ini tidak ada, upaya melandaikan kurva akan lama.

Sistem kesehatan kita akan kolaps dan korban makin banyak berjatuhan.

Tim medis RSUP Sanglah pernah lakukan simulasi penanganan pasien terjangkit virus corona di Ruang Isolasi Nusa Indah, tanggal 12 Februari 2020.

Kompas.com / Imam Rosidin