Memburu Buron Koruptor, Begini Cara yang Disarankan Pakar

Pembahasan rancangan perjanjian ekstradisi sendiri telah ditandatangani oleh pemimpin kedua negara pada tahun 2007 di Bali, namun ini tidak akan efektif jika belum diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan lewat pesan singkat kepada BBC Indonesia bahwa agenda ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura belum ada.

"Komisi I pasti akan segera membahas jika ditugaskan oleh pimpinan DPR. Setahu saya ratifikasi tersebut belum masuk DPR, silahkan dicek," kata Abdul Kharis.

Ketika ditanya kenapa belum diprioritaskan, Abdul mengatakan, "Ya nggak tahu."

"Yang pasti sampai saat ini Komisi I tidak punya pembahasan ratifikasi yang berhenti."

Menurut Hikmahanto Juwana, perjanjian ekstradisi tersebut diikuti oleh kerja sama pertahanan antara kedua negara, atau DCA, di mana pemerintah Singapura meminta agar sebagian wilayah di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau dapat dipakai untuk latihan militer.

"Waktu mau dilihat isi perjanjian DCA itu, rakyat ramai-ramai mengatakan `Wah ini sih menguntungkan Singapura, masak kedaulatan tanah [air] itu digadaikan dengan para pelaku kejahatan`, tidak mau mereka. Akhirnya isunya menjadi ramai, sehingga surat Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono] ke DPR saat itu untuk minta agar [perjanjian ekstradisi] ini diratifikasi tidak dikirim," jelasnya.

Sejauh ini, Indonesia baru tercatat memiliki perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara yakni China, Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan.