- VIVA.co.id/Ahmad Farhan
Jakarta – Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan turut menyoroti soal gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anies mengaku percaya sepenuhnya kepada keputusan MK. Menurutnya, keputusan MK adalah yang terbaik.
"Saya sih percaya bahwa MK akan mengambil keputusan sesuai dengan spirit konstitusi," ujar Anies Baswedan kepada wartawan di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Agustus 2023.
Sebagai informasi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan alasan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) perlu diturunkan atau dilonggarkan dari 40 menjadi 35 tahun.
Hal ini ditanyakan Saldi Isra dalam sidang uji materi UU Pemilu pada Selasa, 1 Agustus 2023, dengan agenda mendengar keterangan DPR dan pemerintah.
MK, Persiapan Mahkamah Konstitusi Jelang Sidang Perdana Gugatan Pemilu 2019
- VIVA/M Ali Wafa
"Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35? Tidak ke 30? Atau 25?" tanya Saldi kepada perwakilan pemerintah dan DPR.
Dalam sidang itu, pihak DPR diwakili Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dan pemerintah diwakili Staf Ahli Kementerian dalam Negeri Togap Simangunsong.
Hal itu Saldi tanyakan karena pemerintah dan DPR meerupakan pihak yang mengubah batas usia minimum capres-cawapres menjadi 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Padahal, sebelum UU Pemilu diteken pada 2017, batas usia minimum capres-cawapres awalnya memang 35 tahun. Ketentuan itu berlaku pada Pilpres 2004 dan 2009 melalui Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.
Selain itu, Saldi juga bertanya kepada DPR dan pemerintah terkait parameter seseorang dikatakan layak menjadi capres dan cawapres.
Saldi juga mempertanyakan urgensi uji materi terkait pasal yang mengatur batas minimal capres-cawapres dalam UU Pemilu saat ini. Menurut Saldi, jika DPR dan pemerintah juga sepakat batas minimal usia capres itu dikembalikan, maka sebaiknya revisi UU di parlemen.
