Jokowi Sebut Pemilu 2024 Pesta Demokrasi Terbesar Sepanjang Sejarah RI dengan Tantangan Besar
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta ketegasan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengawasi dua penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) RI. Kepala Negara meminta DKPP dapat meluruskan hal-hal yang tidak benar pada penyelenggaraan pemilu.
"Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840 ribu TPS; kita bayangkan 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar; TPS-nya saja 840 ribu," kata Jokowi dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu, 8 November 2023.
Jokowi mengatakan perlunya tata kelola pemilu yang akuntabel dan berintegritas agar Pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan damai dan lancar.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
"Sehingga, sekali lagi, tantangan-tantangannya juga besar, baik mengenai bagaimana agar tata kelola Pemilu ini akuntabel berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah," katanya.
"Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian, sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita," Presiden menambahkan.
Jokowi lantas mengaku sudah bicara dengan Ketua DKPP Hedy Lukito agar berani dan tegas mengawasi penyelenggara pemilu. Kepala Negara meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.
"Tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya sehingga—tadi bisik-bisik di ruang tunggu—saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu, kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya, memang harus berani mengontrol tegas, mengawasi: kalau ada yang tidak benar, ya, berani meluruskan," ujarnya.
