Mahfud MD Sebut Tak Punya Aparat Secara Struktural Bisa Diajak Berpihak
- Dok. Istimewa
Jakarta - Calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menghadiri acara deklarasi dukungan jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD di KCH Inews Tower, Jakarta, Selasa, 14 November 2023.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki dukungan aparat penegak hukum selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mulanya, Menkopolhukam RI itu menjelaskan soal tantangan ke depan selama pemilu di hadapan sejumlah relawan, salah satunya menyinggung soal keberpihakan aparat penegak hukum.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
"Dan mungkin kita tidak punya aparat yang secara struktural bisa diajak untuk betul-betul atau berpihak kepada kita. Kita tidak punya itu," kata Mahfud.
Dia juga menyampaikan tantangan lainnya dalam kontestasi pemilu 2024, yaitu berkaitan dengan keuangan serta peluang adanya kecurangan.
"Tetapi yang kita hadapi banyak; ketidakjujuran dalam pemilu mungkin juga menjadi gambaran kita. Kemudian mungkin uang juga kita lebih terbatas," kata Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud menyampaikan apresiasi kepada Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan dirinya sebagai cawapres.
Polisi membuat barikade saat terjadi bentrok dengan pendemo. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Andika Perkasa mengatakan pihaknya mengapresiasi aparat keamanan yang bekerja keras mengamankan tahapan pemilu hingga proses penetapan capres dan cawapres. Meski begitu, dia tetap menyuarakan harapan agar aparat negara tetap netral.
"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, seluruh prajurit TNI Polri yang akan kawal pemilu untuk pegang teguh seusai perundang-undangan," kata Andika Perkasa Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Jakarta, dikutip pada Selasa, 14 November 2023.
Menurutnya, semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur berdasarkan aturan yang ada harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu. Bahkan, ia menyinggung ada aturan surat keputusan bersama Bawaslu, TNI, Polri dan ASN yang juga tegas mengatur soal netralitas aparat negara.
Andika menuturkan, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada, bisa dari atas, tengah, dan bawah.
"Tapi, saya yakin mulai dari pimpinan hingga ke bawah pasti memahami bahwa aparat negara adalah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan milik satu pasangan calon tertentu," ujarnya.
Pun dia berharap kejadian adanya upaya kecurangan yang melibatkan aparat negara ke depan tidak terjadi lagi. Ia menaruh harapan agar semua aparat negara makin tertib bersikap netral dalam pemilu.
