- tvOne
VIVAnews- Saat melakukan rapat kerja dengan anggota DPR RI, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan temuannya soal desa siluman. Ini bukan kisah tentang desa berhantu yang penuh mistis dan menyeramkan, atau cerita tentang desa yang tak berpenghuni nyata dan dihuni oleh mahluk halus.
Desa siluman yang disinggung oleh Menteri Keuangan adalah tentang desa tak berpenduduk, tetapi tercantum namanya sebagai penerima anggaran dana desa. "Kami mendengar beberapa masukan, karena adanya transfer yang ajeg dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), maka sekarang muncul desa-desa baru, yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," tutur Sri di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin 4 November 2019.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Desa siluman seperti yang disampaikan Sri Mulyani terdeteksi di Kabupaten Konawe Utara. Pemerintah Kabupaten Konawe, diduga memanipulasi data penerima dana desa. Polda Sultra dengan menggandeng KPK, sudah melakukan penyelidikan atas dugaan adanya 56 desa fiktif. Desa tersebut belum ditetapkan dalam Perda, tetapi telah menerima dana desa.
Belakangan, jumlah tersebut diralat oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, setelah pihaknya terjun langsung ke lapangan hanya ditemukan lima desa dari 56 desa yang disebutkan Polda Sultra dan KPK. Menurut Nata, sebagian lokasi desa yang disebutkan memang sangat terpencil dan susah dijangkau dari ibu kota provinsi.
Dugaan adanya desa siluman juga disampaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Desa siluman tersebut berada di Kabupaten Nias Barat. Desa itu adalah Desa Kapokapo, persisnya di Pulau Bawa, Kecamatan Sirombu. Desa tersebut tak berpenduduk, dan telah ditinggal oleh penghuninya sejak terjadi tsunami tahun 2004.
Dari data yang diterima Ombudsman Perwakilan Sumut. Di mana pada 2017, Pemerintah Desa Kapokapo menerima kucuran dana desa sebesar Rp755 juta dan pada 2018 sebesar Rp693 juta.
Â
Modus Korupsi Dana Desa
Dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
