HUT Jakarta: Becak di hadapan 'Wajah Baru' Ibu Kota

Seakan tak terpengaruh oleh panas terik, Rusyid mengayuh becak miliknya di sekitar Pasar Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat – pekerjaan yang ia tekuni selama puluhan tahun.

Rusyid mengaku telah menarik becak sejak tahun 1960-an. Tatkala itu, ia datang mengadu nasib ke Jakarta dari kampung halamannya di Tangerang.

"Saya nggak sekolah, jadi saya narik becak buat kasih makan anak-istri," ungkapnya kepada BBC News Indonesia.

Rusyid adalah salah satu dari beberapa penarik becak yang beroperasi di Pasar Petak Sembilan. Mata pencaharian mereka kian tersingkir seiring dengan perkembangan moda transportasi di Jakarta.

Jika MRT, LRT, dan Transjakarta disebut Gubernur Anies Baswedan sebagai bagian dari "wajah baru" Jakarta, para penarik becak seperti Rusyid adalah sisa dari wajah lamanya.

Telah ditertibkan melalui berbagai upaya sejak era pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, becak resmi dilarang melalui peraturan daerah (Perda) yang terbit pada tahun 2007. Namun mereka masih bisa ditemukan di sejumlah daerah di Jakarta, dengan Gubernur Anies menyatakan ingin mengizinkan mereka beroperasi kembali.

Kalau dahulu becak bisa ditemukan di jalan utama, sekarang mereka terbatas ke jalan-jalan lingkungan.

"Dulu narik becak sampai ke daerah Roxy Mas, Tanah Abang, sampai Senen yang belasan kilometer jauhnya. Sekarang sudah nggak bisa," kata Rusyid.

Kini Rusyid hanya beroperasi di sekitar pasar, tempat ia masih memiliki sejumlah langganan. Dan pekerjaannya tidak hanya mengangkut penumpang. Ia juga melakukan berbagai tugas suruhan, seperti membelikan bahan makanan di pasar.

"Kalau orang sudah percaya, ya masih suruh saya," ujar bapak lima anak itu.

Masalah kemacetan di Jakarta

Bagi beberapa warga Jakarta, becak membangkitkan kenangan tersendiri — tentang Jakarta yang lengang dan bebas dari kemacetan.

Ketangguhan becak sebagai moda transportasi di Jakarta tempo dulu diungkapkan Mia Rahayu, yang mengaku telah tinggal di ibu kota sejak tahun 1950-an.

Mia bercerita bahwa ketika hendak melahirkan anak pertamanya di tahun 1982, ia naik becak dari rumahnya di Karet, Jakarta Selatan ke RS Budi Kemuliaan di Jakarta Pusat – lebih dari tujuh kilometer jaraknya.

" Nggak macet, nggak kayak sekarang," ujarnya. "Sekarang mau jalan ke depan aja kayaknya ribet sama kendaraan lain, terlalu macet."

Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada tahun 1998. - BBC

Komentar senada dilontarkan warga Jakarta lainnya, Arizal. Ia berkata bahwa dahulu jalanan lebih sempit, tapi lalu lintas lebih lancar. "Tapi sekarang lebih macet meski jalan terus diperlebar."

Peningkatan volume kendaraan pribadi kerap disebut sebagai biang kemacetan di Jakarta. Menurut kajian Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah, terdapat sedikitnya 18 juta kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta setiap hari.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyebut jalanan Jakarta selama ini memang didominasi kendaraan pribadi yaitu motor sebanyak 70% dan kendaraan non-roda dua sebanyak 25%; sementara kendaraan umum yang beredar di jalanan Jakarta hanya mencapai 5%.

Gubernur Anies Baswedan juga pernah mengatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya hampir 48% menggunakan kendaraan umum pada 1998, mengalami penurunan hingga 33% karena beralih ke kendaraan pribadi. Ia pun berniat meningkatkan proporsi warga Jakarta yang menggunakan transportasi publik hingga 75%.

Transportasi publik yang menjadi "wajah baru Jakarta"

Saat ini, warga Jakarta punya banyak pilihan transportasi publik. Transjakarta, yang menjangkau rute sepanjang 230,9 kilometer, melayani 663 ribu penumpang setiap hari. Adapun KRL Commuter Line, yang melingkar 418,5 kilometer di sepanjang Jabodetabek, kini melayani sekitar satu juta penumpang setiap hari.

Dan baru-baru ini, Jakarta diperkenalkan dengan dua moda transportasi baru: Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT).

MRT telah beroperasi di Koridor 1, dengan panjang rute 16 kilometer, dari Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan LRT baru memasuki tahap uji coba publik dengan panjang rute 5,8 kilometer, dari Kelapa Gading ke Rawa Mangun.

Sementara itu banyak bus sedang yang pernah menjadi ikon Jakarta seperti Metro Mini dan Kopaja perlahan-lahan disingkirkan lantaran dinilai sudah tidak layak jalan. Pemprov DKI meminta mereka diremajakan dan digabungkan dengan program Jak Lingko.

Melalui program tersebut, Pemprov berusaha membuat sistem transportasi yang terintegrasi dalam hal rute, manajemen, dan pembayarannya, dengan jangkauan lebih luas.

Demi tujuan itu, pemerintah provinsi meminta anggaran sebesar Rp571 triliun kepada pemerintah pusat.

"Pembangunan sistem transportasi, pembangunan air bersih, surrey system , itu akan dikebut dalam 10 tahun. Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar 571 Triliun. Lalu itu nanti akan dicarikan pendanaannya," kata Anies bulan Maret lalu.

Namun para pengkritik mengatakan bahwa mendorong warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik adalah pekerjaan rumit. Pemprov DKI perlu memaksa warganya untuk meninggalkan kendaraan pribadi dengan berbagai strategi, misalnya mempermahal tarif parkir.

Bagaimanapun, ada secercah harapan. Menurut indeks yang diterbitkan TomTom, penyedia layanan navigasi dan pemetaan lalu lintas, kemacetan Jakarta berkurang 8% pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya - menempati peringkat tujuh dalam daftar kota termacet di dunia, turun dari peringkat empat.

Namun seiring kota terpadat di Indonesia ini menunjukkan wajah baru pada ulang tahunnya yang ke-492, khalayak hanya berharap ia dapat terbebas dari kemacetan yang merundungnya.