Duh, KPK Kini jadi Macan Ompong
- bbc
"Nah KPK sedang menuju ke situ dengan proses yang cepat. Makanya dia dibikin satu atap ada penyidikan ada penuntutan. Langsung di KPK," kata Lola.
Namun, perubahan UU KPK justru akan menghambat kinerja dari KPK, jelas Lola. Terutama, terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas.
"Karena ada izin dari dewan pengawas. Dia bisa menentukan izin penyitaan penggeledahan, penahanan, bahkan penyadapan, dalam mekanisme sebelumnnya tidak seperti itu," kata Lola.
Segera digugat ke Mahkamah Konstitusi
Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi mengatakan lembaganya segera menggugat UU KPK yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi.
"Kawan-kawan sudah menyiapkan untuk Judicial Review ke MK, segera," katanya kepada BBC Indonesia, Selasa (17/09).
Hal yang dijadikan landasan hukum, kata Fajri, pengesahan revisi UU KPK cacat prosedur. Menurut aturannya, revisi UU KPK tak bisa disahkan karena tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
"Ada beberapa hal prosedural yang ditabrak oleh pembentuk Undang-Undang," kata dia.
