Masalah Distribusi Logistik 'Bisa Perbesar' Potensi Kecurangan
- ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Delapan hari menjelang pencoblosan, berbagai daerah di penjuru negeri melaporkan berbagai masalah distribusi logistik, mulai dari kurangnya surat suara hingga logistik pendukung yang belum lengkap.
Penyelenggara pemilu di berbagai daerah kini berlomba-lomba memenuhi kebutuhan logistik pemilu serentak, yang akan digelar pekan depan. Salah satunya, KPU Kabupaten Jayapura di Papua yang mengaku kekurangan kotak dan surat suara.
"Distribusi terkait logistik di lapangan, untuk kotak suara kami ada kurang, terus surat suara, sehingga pemilihan DPR pusat, DPR Provinsi, DPD dan DPR kabupaten/kota itu ada kurang," ujar Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri kepada BBC News Indonesia, Senin (08/04).
Hal yang sama dikemukakan oleh Ketua KPU Kalimantan Barat, Ramdam, yang mempercepat proses pemenuhan logistik di pedalaman, mengingat penyelenggaraan pemilu kian dekat.
"Kita terus berkoordinasi dengan pihak penyedia maupun pihak ekspedisi untuk berkoordinasi mempercepat proses pengiriman dan teman-teman di kabupaten sudah melakukan mapping daerah khusus yang menjadi prioritas," ujar Ramdan.
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempersiapkan rencana alternatif untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul akibat belum terpenuhinya kebutuhan pemungutan suara.
"KPU harus betul-betul memastikan contigency plan atau rencana alternatif untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul pada hari-H pemungutan suara," ujar Titi kepada BBC News Indonesia.
Misalnya, KPU harus menyediakan surat suara tidak hanya untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), namun juga untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb), yang merupakan tambahan dari TPS lain.
