- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Maksudnya seperti apa?
Kadang-kadang, orang juga memanfaatkan Ombudsman untuk kepentingan pribadinya, misalnya nih, kepala daerah dibilang menghambat investasi tidak mau mengeluarkan izin, setelah dicek ke lapangan, bagaimana mau mengeluarkan izin, kalau memang dia tidak layak diberikan izin. Lantas dia menggunakan kekuasaan untuk menekan kita, ya kita tidak bisa ditekan dong.
Memang Ombudsman dipakai untuk pembenaran saja, nanti dulu. Jadi kita selalu obyektif, kita panggil para pihak, tidak bisa memfitnah seseorang, kan seperti yang kita lakukan. Saya setuju persoalannya tidak sederhana, complicated ya, tapi menurut saya itulah kenapa kami ditunjuk memimpin lembaga ini, kami harus kuat, harus optimis.
Tapi tanpa kewenangan penindakkan, bagaimana memberikan desakan agar rekomendasi dijalankan?
Strategi saya, ada tiga. Satu, kita akan kejar terhadap suatu rekomendasi, misalnya kita rekomendasikan gubernur X, 60 hari dia tidak jalankan kita kejar lagi, kalau tidak kita lapor presiden, ke DPR dan kita akan undang media. Memang risikonya berhadapan, apa boleh buat, ada beberapa yang kita rencanakan seperti itu dalam waktu dekat. Saya yakin bisa jadi ramai, karena obyeknya juga ada di Jakarta ini.
Kalau saya nilai pada level pimpinan sepertinya bagus semua, ada kemauan kuat untuk memperbaiki, tapi persoalan di bawah itu yang begitu rumit. Pasti nanti menyangkut gaji yang kecil, macam-macam, fasilitas yang lemah.
Anda melihat itu sebagai masalah utama, atau hanya alasan pegawai tingkat bawah saat tidak maksimal memberikan layanan?
Jadi saya pikir begini, kalau anda bicara gaji, kalau menurut saya relatif lebih bagus, jauh dong. Sekarang orang baru golongan IIIA saja gajinya sudah diatas Rp3-4 juta, kan lumayan. Saya dulu gaji pertama saya itu Rp88 ribu, tahun 89. Masih ngeri-ngeri sedap juga zaman itu.
Terlepas dari itu, kedua memang harus kita akui, materialisme itu sudah sampai merasuk sukma kita, artinya apa? Semua mau pakai mobil yang bagus, semua mau punya rumah enggak cukup satu, itu materialisme semua.
Kedua dia di dalam mutasi promosi jabatan perlu biaya, perlu nyogok. Lihat institusinya itu mutasi promosinya membutuhkan dana, dia perlu mengumpulkan duit. Jangan-jangan walaupun tidak seluruh, tapi ada institusi hukum itu yang mutasi promosinya, bahkan pendidikan pun itu perlu duit.
