Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai

Rasa Melayani PNS Masih Lemah

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

Selanjutnya... Institusi paling banyak dikeluhkan

img_title Komisi II DPR Setuju Anggaran Tiga Lembaga Negara Dipotong

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dari semua laporan yang masuk, keluhan masyarakat paling tinggi institusi mana?

img_title Ombudsman Akan Umumkan Daftar Nama 'Pejabat Pembangkang'

Sejauh ini memang laporan terbanyak itu menyangkut Pemda, kebetulan saja seperti itu.

Ruang lingkupnya?

img_title Ombudsman Ungkap 'Penyimpangan' Pembuatan SIM di Polda Metro

Umumnya seperti itu, perlakuan diskriminatif, penundaan pelayanan, hal seperti itu, semuanya yang menyangkut kewenangan pemerintah daerah. Umumnya merasa ada diskriminasi, penundaan pelayanan, lama, berlarut-larut, enggak jelas.

Apakah anda melihat buruknya layanan publik itu bisa terjadi karena perilaku masyarakat juga?

Tentu, masyarakat juga punya andil, tapi kalau kita bicara siapa yang punya tanggung jawab, pemerintah dong. Okelah masyarat punya kontribusi kesalahan, tapi siapa yang paling bertanggung jawab meng-cut-nya, pemerintah! Coba anda tegas mau nyogok enggak bisa. Anda enggak setuju kita  enggak layani.

Saya kasih contoh tadi kereta api, anda mau pangkatnya apa pun, kalau sudah tidak dapat tempat duduk mau apa? Kan bisa. tapi kalau anda cerita misalnya IMB, kadang-kadang sebelah sini tak dapat, sebelah situ dapat, orang akan lihat gimana ini? Katanya dari sepadan sungai harus sekian, ini kok lewat hal seperti itu, diskriminatif seperti itu. Umumnya apa, ya nyogok.

Ada contohnya?

Anda bertanyalah pada orang yang ngurus IMB se-Indonesia ini, dan yang bergerak di bidang properti, pasti dia kalau jujur dia akan bilang berapa dia satu lokasi bayar. Oh kita Rp200 juta ini, dan pasti enggak pakai kuitansi.

Anda mau melawan, bagaimana dengan lokasi lain? karena orang urusan properti pasti tidak hanya satu lokasi. Kemudian urusan sama PLN, minta meteran, pasti jawabnya antres terus itu, enggak ada. Pas anda gunakan channel tertentu ada, pasang ledeng, juga gitu nanti. Anda misalnya ikut aturan, sebulan belum dipasang, dua bulan, sementara konsumen ini mau masuk rumah, sudahlah bagaimana pak, akhirnya seminggu dipasang tapi bayar sekian. Anda tanya kuitansi, enggak ada.

http://media.viva.co.id/thumbs2/2016/04/30/57246a71db523-ketua-ombudsman-republik-indonesia-amzulian-rifai_663_382.jpg

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Satu persoalan berdampak luas sepertinya?

Iya, mulai dari ledeng tadi, anda bicara IMB, pasang meteran, apa lagi, banyak lagi hal-hal yang sesungguhnya luar biasa. Belum lagi anda bicara yang berurusan dengan pemda hal yang lain. Jadi pada akhirnya memang karena ini menyangkut watak bangsa, benar Presiden menyatakan revolusi mental itulah, karena persoalan kita ini mental. Anda bilang gaji kecil, berapa sih gaji kecil dan berapa gaji besar. Relatif juga. Itulah yang jadi soal, karena menyangkut karakter, menyangkut mental, hanya dengan berubah mental itu kita bisa.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut