Debat Khusus Cawapres Dihilangkan, Ganjar: Saya Siap untuk Skenario Apapun

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo
Sumber :
  • VIVA/Satria Zulfikar

Mataram – Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal dihapusnya sesi debat khusus untuk calon wakil presiden (Cawapres) oleh KPU. Ganjar mengatakan siap menghadapi segala skenario apapun yang akan muncul.

Anggota DPR PDIP Usul KPU Legalkan Money Politics

“Kalau saya sih mau ada atau tidak ada saya siap untuk skenario apapun,” kata Ganjar saat menggelar dialog bersama milenial di Kota Mataram, Lombok, Sabtu, 2 Desember 2023.

Ganjar menyerahkan segala proses penyelenggaraan kampanye maupun pemilu kepada KPU. Dia mengatakan masyarakat akan melihat proses yang dilakukan KPU tersebut.

KPU Sebut Jumlah Pemilih per TPS di Pilkada 2024 Maksimal 600 Orang

“Kita serahkan ke KPU pasti masyarakat akan melihat,” ujarnya.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar dialog di Mataram, Lombok

Photo :
  • VIVA/Satria Zulfikar
DPR Tanya Kesiapan KPU Antisipasi Kecurangan TSM di Pilkada 2024

Meski demikian Ganjar enggan menyebut dampak sesi debat khusus Cawapres ditiadakan oleh KPU.

“Saya tidak pernah berbicara untung rugi. Kita debat aja biar publik yang menilai,” ujar Ganjar.

Pada Sabtu sore Ganjar melakukan kunjungan ke Bima dan melakukan sejumlah agenda politik. Dia kemudian terbang menuju Mataram untuk menggelar dialog bersama milenial dan generasi z di Kota Mataram.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas adalah kesetaraan. Di samping kesetaraan, penerapan sekolah yang inklusif menjadi faktor utama bagi penyandang disabilitas untuk bisa akses pendidikan.

"Saya pernah ke kawan-kawan Kades dulu untuk mendata berapa jumlah kaum disabilitas untuk diatensi, karena mereka butuh bergaul dan berinteraksi," katanya.

Lebih dari itu, Ganjar pun menilai pemberian ruang sosial bagi penyandang disabilitas juga bagian dari menyokong pengembangan diri mereka.

"Jadi kita harus mengikuti kawan-kawan kita yang disabilitas, kita harus pahami bahasa isyaratnya mereka, jadi kalau tidak bisa, memang negara yang urus, dan harus ada komprominya dengan orang tua," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya