Informasi Itu Kebutuhan, Hak Dasar Manusia
- VIVA/M Ali Wafa
Apakah keuangan Parpol juga bagian dari informasi publik yang seharusnya bisa diminta untuk dibuka?
Partai politik menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 adalah bagian dari badan publik. Jadi masuk dia sebagai lembaga publik. Baru kemarin kami menandatangani kesepakatan dengan semua partai politik, dan partai politik sudah aware, mereka komitmen akan melakukan atau membuka informasi tentang parpol.
Terkait Pemilu, apakah berarti partai politik wajib membuka tentang keuangan partai politik kepada publik?
Nah, ini yang harus dibedakan. Kalau terkait kepemiluan kan tetap saja ada badan publik atau lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Karena kita bicara lembaga publik. maka yang harus kita pastikan, yang berhak meminta itu semua adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Artinya, partai politik itu harus melaporkannya ke KPU bukan kepada Komisi Informasi. Karena aturan undang-undangnya begitu. karena misalnya caleg, soal dana kampanye, kan memang harus dilaporkan ke KPU.
Tapi apakah masyarakat berhak tahu akan hal itu?
Iyaa, masalahnya KPU-nya mau terbuka atau tidak? Bawaslu-nya mau terbuka atau tidak? Kalau setahu saya, untuk hal itu (keterbukaan informasi publik) atas lembaga KPU, Bawaslu itu mereka berada di peringkat yang baik.
Lalu kerjasama KIP dengan partai politik seperti apa? Apakah sebatas memastikan Partai politik menyerahkan data ke KPU atau penyelenggara Pemilu saja atau ada kerja sama lainnya?
Kalau porsinya Pemilu tetap saja ke KPU, karena memang Tupoksinya itu KPU. Bicara pemeriksaan keuangan ada KPK, bicara informasi publik ada Komisi Informasi. Jadi di mana peran Komisi Informasi? Peran kita memastikan badan publik seperti KPU itu membuka informasi dengan transparan. Di mana peran partai politik? parpol punya kewajiban memberikan informasi yang akuntabel, transparan kepada masyarakat. Hanya saja mereka menyerahkan atau melaporkan data itu melalui KPU selaku penyelenggara pemilu. Jadi kita memastikan partai politik meyerahkan data itu kepada KPU, dan kita juga memastikan KPU itu membuka informasi dari partai politik itu baik tentang keuangan dana kampanye, dsb itu kepada publik.
